BANJARBARU – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) kembali menggelar stakeholder engagement bersama Pemerintah Daerah se-Kalselteng. Kegiatan ini menjadi wadah rekonsiliasi dan pencocokan data terkait penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL), yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Digelar di dua lokasi, Banjarbaru (24/2) dan Palangka Raya (26/2), kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Dinas Pendapatan atau Pengelolaan Pajak dan Retribusi kabupaten/kota se-Kalselteng.
General Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syauki, menegaskan pentingnya sinergi antara PLN dan pemerintah daerah dalam memastikan akurasi arus data serta transparansi dalam penyetoran pajak.
“Ini adalah bentuk komitmen PLN untuk menjunjung tinggi integritas data dan memastikan bahwa setoran PBJT-TL dari PLN sudah sesuai dengan perhitungan yang disepakati,” ujar Syauki.
Ia juga menambahkan, bahwa PLN hanya bertindak sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari pelanggan dan menyalurkannya ke pemerintah daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, S.E., M.Ec., Ph.D., mengapresiasi peran PLN dalam mendukung pembangunan daerah melalui pungutan PBJT-TL.
“Pajak ini menjadi bagian penting dari PAD. Kami berterima kasih atas peran PLN dan berharap kolaborasi ini terus berjalan demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Senada, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Suma Wara Maharati, juga menyampaikan apresiasi kepada PLN UID Kalselteng atas inisiasi kegiatan ini.
“Pungutan pajak penerangan ini sangat bermanfaat untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan seperti ini semakin memperkuat koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Kalselteng, Agus Tri Suardi, menekankan bahwa pembayaran listrik tepat waktu juga berdampak langsung pada pembangunan daerah.
“Masyarakat perlu memahami bahwa keterlambatan pembayaran listrik tidak hanya berdampak pada PLN, tetapi juga pada pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Pada tahun 2024, pungutan PBJT-TL di wilayah Kalselteng mencapai Rp 523 miliar, yang seluruhnya digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Sebagai bentuk apresiasi, PLN UID Kalselteng memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melakukan pembayaran listrik tepat waktu. Langkah ini diharapkan menjadi motivasi bagi pelanggan atau masyarakat untuk lebih disiplin dalam membayar listrik demi keberlanjutan pembangunan. (kls/uyi/b17/aza)
