MUARA TEWEH-Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Utara, Drs Jufriansyah MAP serta unsur FKPD, kepala perangkat daerah terkait, mengikuti rapat kesiapan pendanaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Kementerian Dalam Negeri, melalui Zoom Meeting (virtual) di Ruang Rapat Setda, Rabu (5/3/2025).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Dr Ribka Haluk memberikan apresiasi kepada para Sekda dan jajaran, atas kehadirannya pada rapat kesiapan pendanaan pelaksanaan PSU melalui Zoom Meeting ini.
“Kepada Sekretaris Daerah agar pro aktif untuk bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, serta pihak terkait. Kami minta laporan kesiapan terkait pendanaan PSU, karena hal ini dikategorikan darurat dan mendesak,” kata Ribka Haluk pada rapat tersebut.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Barito Utara, Drs Jufriansyah MAP melaporkan tentang kesiapan penyelenggaraan PSU yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2025.
“Anggaran Bawaslu, TNI, Polri sudah tercukupi, kami sudah melaksanakan rapat,” tegas Pj sekda.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tanggal 28 Februari telah menganggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD tahun 2025, saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang melakukan fasilitasi ke Provinsi Kalimantan Tengah, untuk nanti segera ditetapkan tentang Peraturan Bupati (Perbup) penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (her)
MUARA TEWEH-Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Utara, Drs Jufriansyah MAP serta unsur FKPD, kepala perangkat daerah terkait, mengikuti rapat kesiapan pendanaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Kementerian Dalam Negeri, melalui Zoom Meeting (virtual) di Ruang Rapat Setda, Rabu (5/3/2025).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Dr Ribka Haluk memberikan apresiasi kepada para Sekda dan jajaran, atas kehadirannya pada rapat kesiapan pendanaan pelaksanaan PSU melalui Zoom Meeting ini.
“Kepada Sekretaris Daerah agar pro aktif untuk bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, serta pihak terkait. Kami minta laporan kesiapan terkait pendanaan PSU, karena hal ini dikategorikan darurat dan mendesak,” kata Ribka Haluk pada rapat tersebut.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Barito Utara, Drs Jufriansyah MAP melaporkan tentang kesiapan penyelenggaraan PSU yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2025.
“Anggaran Bawaslu, TNI, Polri sudah tercukupi, kami sudah melaksanakan rapat,” tegas Pj sekda.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tanggal 28 Februari telah menganggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD tahun 2025, saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang melakukan fasilitasi ke Provinsi Kalimantan Tengah, untuk nanti segera ditetapkan tentang Peraturan Bupati (Perbup) penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (her)
