JAKARTA-Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan penghargaan Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) ke 11 Kantor Pertanahan.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan semata seremoni administratif, tetapi bentuk nyata komitmen dan arah masa depan birokrasi Kementerian ATR/BPN yang bersih, akuntabel, melayani, dan berintegritas.
“ Ini adalah bentuk pengakuan terhadap semangat transformasi budaya kerja dan dampak nyata terhadap pelayanan publik,” ujar Wamen Ossy dalam acara Pemberian Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WTAB Tahun 2025, di Conference Room Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Sebanyak 11 Kantor Pertanahan menerima penghargaan WTAB setelah melalui proses evaluasi ketat dan komprehensif. Kantor Pertanahan itu antara lain Kota Palembang, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kota Banjarbaru, Kabupaten Karawang, Kota Binjai, Kota Dumai, dan Kabupaten Bintan.
Menurut Wamen Ossy, penghargaan yang diterima Kantor Pertanahan harus diikuti dengan konsistensi dan kerja keras jajaran agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi jadi cerminan karakter dan budaya kerja.
“ WTAB bukanlah tujuan akhir, tapi menuju predikat yang lebih tinggi, seperti Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tegas Ossy.
Ossy juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, unit pusat, serta dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Wamen Ossy mengajak seluruh satuan kerja untuk menjadikan WTAB sebagai inspirasi dan contoh bagi peningkatan kualitas layanan publik yang berdampak nyata.
“Pentingnya moralitas dan integritas sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan strategis bangsa seperti pemberantasan mafia tanah, digitalisasi layanan, serta dukungan terhadap program strategis nasional. Kementerian ATR/BPN tidak hanya mengelola tanah dan ruang, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Maka kita harus menjadi lembaga yang profesional, bersih, dan terpercaya,” pungkasnya.(hms/b/ram)
