Pelaksanaan PTM yang rencanya dimulai pada Juli mendatang mendapat perhatian dari akademisi dan pemerhati pendidikan dari Universitas Palangka Raya (UPR). Dekan FKIP UPR Dr Natalina Asie MA berpendapat, rencana pemerintah untuk memulai kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah pada Juli nanti harus diputuskan berdasarkan pertimbangan matang.
Hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah menyangkut terjaminnya kesehatan semua peserta didik dan guru saat pembelajaran tatap muka di sekolah mulai dilakukan.
Selain soal kesiapan sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, juga harus diperhatikan terkait pembagian jumlah jam pelajaran serta berapa banyak jumlah murid yang bisa menerima pelajaran di satu kelas dalam satu waktu.
Menurut Natalina, ia bisa memahami keinginan pemerintah untuk memulai pembelajaran secara luring di sekolah. Namun, dirinya berharap sebelum kegiatan itu direalisasi, pemerintah harus memastikan seluruh kesiapan yang diperlukan di tiap sekolah.
“Peristiwa yang terjadi di India harus menjadi pelajaran untuk kita, jangan dianggap remeh, jangan sampai rencana memulai pembelajaran tatap muka di sekolah berubah menjadi sesuatu yang tidak baik buat kita,” ujarnya saat dibincangi via telepon, Jumat (30/4).
Natalina meyakini bahwa terkait kebijakan dimulainya pembelajaran tatap muka langsung, pihak-pihak pengambil kebijakan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
Dia pun memahami bahwa saat ini para peserta didik sudah merasa jenuh dengan model pembelajaran daring yang dilakukan sejak terjadinya pandemi. Apalagi model pembelajaran daring tidak sefleksibel dibandingkan pembelajaran tatap muka langsung di kelas.
“Murid yang mau bertanya pun mungkin dibatasi waktu, selain itu guru juga terbatas dalam memantau pergerakan anak didiknya, dan lainnya,” kata Natalina sembari menambahkan bahwa terlalu banyak kendala untuk pelaksanaan pembelajaran daring di wilayah perdesaan atau terpencil, seperti hambatan koneksi internet serta biaya yang harus dikeluarkan dianggap cukup besar.
Pelaksanaan PTM yang rencanya dimulai pada Juli mendatang mendapat perhatian dari akademisi dan pemerhati pendidikan dari Universitas Palangka Raya (UPR). Dekan FKIP UPR Dr Natalina Asie MA berpendapat, rencana pemerintah untuk memulai kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah pada Juli nanti harus diputuskan berdasarkan pertimbangan matang.
Hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah menyangkut terjaminnya kesehatan semua peserta didik dan guru saat pembelajaran tatap muka di sekolah mulai dilakukan.
Selain soal kesiapan sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, juga harus diperhatikan terkait pembagian jumlah jam pelajaran serta berapa banyak jumlah murid yang bisa menerima pelajaran di satu kelas dalam satu waktu.
Menurut Natalina, ia bisa memahami keinginan pemerintah untuk memulai pembelajaran secara luring di sekolah. Namun, dirinya berharap sebelum kegiatan itu direalisasi, pemerintah harus memastikan seluruh kesiapan yang diperlukan di tiap sekolah.
“Peristiwa yang terjadi di India harus menjadi pelajaran untuk kita, jangan dianggap remeh, jangan sampai rencana memulai pembelajaran tatap muka di sekolah berubah menjadi sesuatu yang tidak baik buat kita,” ujarnya saat dibincangi via telepon, Jumat (30/4).
Natalina meyakini bahwa terkait kebijakan dimulainya pembelajaran tatap muka langsung, pihak-pihak pengambil kebijakan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
Dia pun memahami bahwa saat ini para peserta didik sudah merasa jenuh dengan model pembelajaran daring yang dilakukan sejak terjadinya pandemi. Apalagi model pembelajaran daring tidak sefleksibel dibandingkan pembelajaran tatap muka langsung di kelas.
“Murid yang mau bertanya pun mungkin dibatasi waktu, selain itu guru juga terbatas dalam memantau pergerakan anak didiknya, dan lainnya,” kata Natalina sembari menambahkan bahwa terlalu banyak kendala untuk pelaksanaan pembelajaran daring di wilayah perdesaan atau terpencil, seperti hambatan koneksi internet serta biaya yang harus dikeluarkan dianggap cukup besar.
