PALANGKA RAYA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru saja merilis realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Provinsi Kalteng termasuk daerah yang tertinggi dalam realisasi belanja, yakni sebesar 26,52 persen. Berada di bawah Provinsi Bangkulu yang menempati posisi kedua dan Kalsel pada posisi pertama.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran terus mendorong semua perangkat daerah (PD) untuk memacu penyerapan anggaran sebagaimana diharapkan Presiden Joko Widodo.
“Penyerapan belanja kita berada pada peringkat ketiga berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Itu per 29 Mei 2021 lalu. Mencapai 26,52 persen. Namun per 31 Mei, sudah berada di angka 27,0 persen,” ucap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng H Nuryakin kepada Kalteng Pos, Kamis (2/6).
Ditambahkan Nuryakin, dengan adanya penyerapan belanja terbaik secara nasional tersebut, bisa menggerakan perekonomian di Bumi Tambun Bungai. Karena tidak ada uang yang menumpuk di pemerintahan.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kalteng H Shalahuddin mengatakan, hal tersebut sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Mendagri dan Dirjen Bikeuda Kemendagri ke Kalteng beberapa waktu lalu, dengan tujuan membahas percepatan realisasi belanja daerah.
PALANGKA RAYA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru saja merilis realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Provinsi Kalteng termasuk daerah yang tertinggi dalam realisasi belanja, yakni sebesar 26,52 persen. Berada di bawah Provinsi Bangkulu yang menempati posisi kedua dan Kalsel pada posisi pertama.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran terus mendorong semua perangkat daerah (PD) untuk memacu penyerapan anggaran sebagaimana diharapkan Presiden Joko Widodo.
“Penyerapan belanja kita berada pada peringkat ketiga berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Itu per 29 Mei 2021 lalu. Mencapai 26,52 persen. Namun per 31 Mei, sudah berada di angka 27,0 persen,” ucap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng H Nuryakin kepada Kalteng Pos, Kamis (2/6).
Ditambahkan Nuryakin, dengan adanya penyerapan belanja terbaik secara nasional tersebut, bisa menggerakan perekonomian di Bumi Tambun Bungai. Karena tidak ada uang yang menumpuk di pemerintahan.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kalteng H Shalahuddin mengatakan, hal tersebut sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Mendagri dan Dirjen Bikeuda Kemendagri ke Kalteng beberapa waktu lalu, dengan tujuan membahas percepatan realisasi belanja daerah.
