PULANG PISAU-Dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah di Kalteng, dalam beberapa hari terakhir 10 kabupaten/kota mulai melakukan persiapan untuk mengusulkan sosok yang dinilai layak menempati posisi pucuk pimpinan daerah, yang akan melanjutkan pemerintahan hingga terpilihnya kepala daerah definitif. Beberapa daerah sudah mengantongi sejumlah nama calon penjabat (pj) bupati maupun pj wali kota yang akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) Tony Harisinta mencuat sebagai calon pj Bupati Pulpis. Informasi yang dihimpun Kalteng Pos, pengajuan nama Tony Harisinta ke Kemendagri sebagai calon pj bupati akan dilakukan pada Kamis (3/8).
Bahkan Tony mendapat dukungan dari seluruh fraksi pendukung DPRD Kabupaten Pulpis. Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kabupaten Pulpis H Ahmad Rifa’I tidak menampik kabar terkait rencana DPRD Pulpis mengajukan Tony Harisinta sebagai calon pj bupati.
“Ya, seluruh fraksi di DPRD Pulang Pisau memberikan dukungan kepada Pak Sekda untuk diajukan sebagai calon pj bupati,” ucap Ahmad Rifa’I ketika dikonfirmasi Kalteng Pos, Senin (1/8).
Lantas, berapa calon yang diajukan? Ahmad mengungkapkan, hanya satu nama yang diajukan ke Kemendagri. Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Kemendagri, hanya Sekda Tony Harisinta yang memenuhi persyaratan. “Soal siapa nanti yang disetujui, itu kewenangan Kemendagri,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Sekda Pulpis Tony Harisinta justru tidak memberikan tanggapan saat ditanya terkait pengusulan namanya ke Kemendagri.
Sementara itu, rapat gabungan di DPRD Kapuas dengan agenda merumuskan rencana usulan calon penjabat (pj) bupati dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah SHut MM di ruang rapat gabungan komisi, Selasa (1/8).
“Dalam rapat dimunculkan sembilan nama figur yang akan digodok dan selanjutnya menjadi usulan DPRD Kapuas untuk menempati posisi pejabat bupati,” ungkap Ardiansah.
Pria yang juga menjabat sekretaris DPD Partai Golkar Kapuas itu menambahkan, dari sembilan nama yang dimunculkan dalam rapat gabungan tersebut, selanjutnya dilakukan penyaringan hingga tersisa tiga nama yang akan diusulkan ke Kemendagri melalui gubernur.
“Namun nama-nama mereka tidak kami publikasikan demi menghindari hal-hal yang tidak baik,” tegas Ardiansah.
Mantan Camat Pasak Talawang itu menyebut, di antara sembilan nama itu, ada figur dari pejabat di Pemkab Kapuas dan ada pula yang berasal dari luar Kapuas. Pihaknya berharap siapa pun nanti yang mendapat mandat dari Mendagri, bisa bekerja sama dengan DPRD Kapuas dalam memajukan daerah.
“Kami harapkan siapa pun yang diamanatkan menjadi pejabat (pj) bupati, bisa bekerja sama dengan DPRD untuk kemajuan Kabupaten Kapuas,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Anggota DPRD Kapuas H Parij Ismeth Rinjani SH berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakomodasi usulan penjabat (pj) bupati Kapuas yang merupakan pejabat asal Kalteng.
“Kami harapkan nantinya yang menempati posisi penjabat bupati merupakan pejabat dari Kalteng, karena lebih mengetahui seluk-beluk daerah khususnya Kapuas,” ungkap Ismeth.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kapuas itu menambahkan, banyak pejabat yang merupakan putra-putri Kalteng di Pemprov Kalteng maupun Kabupaten Kapuas yang dinilai berkompeten dan akan berdedikasi dalam menjalankan tugas sebagai pj bupati Kapuas.
“Berilah kesempatan kepada putra-putri daerah, apalagi ada hak dari daerah mengusulkan pj bupati, jadi kami berharap pusat mengakomodasi usulan dari daerah,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Selat itu.
Seperti diketahui jabatan bupati dan wakil bupati Kapuas periode 2018-2023 akan berakhir pada September 2023. Saat ini posisi kepala daerah dijabat pelaksana tugas (plt) bupati. Selama satu tahun ke depan kursi kepala daerah akan ditempati pj bupati.
Ismeth berharap roda pemerintahan di Kapuas tetap berjalan baik dan pembangunan makin maju untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga nama yang akan diusulkan daerah sebagai pj bupati merupakan sosok yang layak dan kompeten, sehingga pusat bisa mengakomodasi usulan tersebut,” pungkasnya. (art/alh/ce/ala)
