Sabtu, Desember 14, 2024
32 C
Palangkaraya

DBD Mewabah, Muncul Wacana Vaksinasi

PALANGKA RAYA – Dalam tiga pekan terakhir, kasus demam berdarah dengue (DBD) marak terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Seiring meningkatnya kasus DBD, mencuat pula wacana penyediaan vaksin DBD. Di Indonesia, daerah yang sudah menyediakan vaksin DBD adalah Pemko Balikpapan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan dinas kesehatan (dinkes) terkait rencana penyediaan vaksin DBD. Ia mengakui ada wacana terkait penyediaan vaksin DBD bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

“Memang ada wacana ke situ (menyediakan vaksin DBD, red), tetapi ada pertimbangan dari sisi teknisnya. Kalau itu merupakan suatu kewajiban, akan kami ikuti,” ujar Hera kepada Kalteng Pos di sela-sela kegiatan deklarasi pemilu damai di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu pagi (4/2).

Pihaknya akan melihat terlebih dahulu kondisi DBD di Kalteng sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perlu tidaknya penyediaan vaksin DBD, berdasarkan informasi dari Dinkes Palangka Raya. Ia menegaskan, jika ke depan ada aturan yang mewajibkan daerah menyediakan vaksin DBD, maka akan diadakan.

Baca Juga :  Kodim 1014/Pbn Fogging untuk Mencegah DBD

“Dalam pekan kemarin, kasus DBD di Palangka Raya memang ada penambahan, yang meninggal dunia satu orang, itu pun karena komorbid, kalau tidak ada komorbid mungkin masih bisa bertahan,” imbuhnya.

Sebagai langkah menyikapi maraknya kasus DBD, Hera menyebut pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap wilayah, mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembag biaknya nyamuk DBD. Itu sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyakit DBD.

“Laporan dari tiap kecamatan dan kelurahan jalan terus, begitu juga dengan gerakan bersama untuk pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan gerakan 3M,” ucapnya.

Terkait dengan langkah penanganan, Hera menyebut tiap puskesmas sudah siap menampung warga yang terindikasi terserang DBD. “Apabila sudah berobat di puskesmas dan butuh rujukan, langsung diterima di Rumah Sakit Doris ataupun Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinkes Palangka Raya Andjar Hari Purnomo mengungkapkan, sejak akhir Januari 2024 atau pekan lalu, tercatat ada 124 kasus DBD di Kalteng. Sementara data sampai awal Februari masih diolah. Terkait dengan kemungkinan pengadaan vaksin DBD oleh Pemko Palangka Raya, Andjar menyebut ada kemungkinan.

Baca Juga :  11 Kasus DBD Ditemukan Selama Dua Bulan

“Selalu ada kemungkinan (untuk menyediakan vaksin DBD), tapi tergantung ketersediaan anggaran pemko,” kata Andjar saat dihubungi Kalteng Pos, Minggu (4/2).

Kota Balikpapan ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan vaksinasi DBD di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Vaksin tersebut diberikan secara gratis oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pengadaan vaksin dianggarkan dari APBD Pemprov Kaltim.

“Kalau untuk kita di sini, tergantung ketersediaan anggaran pemprov dan pemko,” ucapnya.

Kendati demikian, Andjar menyebut strategi paling mudah dan murah dalam menurunkan kasus DBD adalah dengan cara pemberantasan sarang nyamuk. Jika masyarakat menginginkan vaksin DBD, ada rumah sakit swasta di Palangka Raya yang telah menyediakan.

“Di Betang Pambelum Hospital Palangka Raya sudah ada layanan vaksin DBD (QDenga), sementara Siloam Hospital sedang proses pengadaan,” bebernya. (dan/ce/ala)

PALANGKA RAYA – Dalam tiga pekan terakhir, kasus demam berdarah dengue (DBD) marak terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Seiring meningkatnya kasus DBD, mencuat pula wacana penyediaan vaksin DBD. Di Indonesia, daerah yang sudah menyediakan vaksin DBD adalah Pemko Balikpapan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan dinas kesehatan (dinkes) terkait rencana penyediaan vaksin DBD. Ia mengakui ada wacana terkait penyediaan vaksin DBD bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

“Memang ada wacana ke situ (menyediakan vaksin DBD, red), tetapi ada pertimbangan dari sisi teknisnya. Kalau itu merupakan suatu kewajiban, akan kami ikuti,” ujar Hera kepada Kalteng Pos di sela-sela kegiatan deklarasi pemilu damai di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu pagi (4/2).

Pihaknya akan melihat terlebih dahulu kondisi DBD di Kalteng sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perlu tidaknya penyediaan vaksin DBD, berdasarkan informasi dari Dinkes Palangka Raya. Ia menegaskan, jika ke depan ada aturan yang mewajibkan daerah menyediakan vaksin DBD, maka akan diadakan.

Baca Juga :  Kodim 1014/Pbn Fogging untuk Mencegah DBD

“Dalam pekan kemarin, kasus DBD di Palangka Raya memang ada penambahan, yang meninggal dunia satu orang, itu pun karena komorbid, kalau tidak ada komorbid mungkin masih bisa bertahan,” imbuhnya.

Sebagai langkah menyikapi maraknya kasus DBD, Hera menyebut pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap wilayah, mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembag biaknya nyamuk DBD. Itu sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyakit DBD.

“Laporan dari tiap kecamatan dan kelurahan jalan terus, begitu juga dengan gerakan bersama untuk pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan gerakan 3M,” ucapnya.

Terkait dengan langkah penanganan, Hera menyebut tiap puskesmas sudah siap menampung warga yang terindikasi terserang DBD. “Apabila sudah berobat di puskesmas dan butuh rujukan, langsung diterima di Rumah Sakit Doris ataupun Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinkes Palangka Raya Andjar Hari Purnomo mengungkapkan, sejak akhir Januari 2024 atau pekan lalu, tercatat ada 124 kasus DBD di Kalteng. Sementara data sampai awal Februari masih diolah. Terkait dengan kemungkinan pengadaan vaksin DBD oleh Pemko Palangka Raya, Andjar menyebut ada kemungkinan.

Baca Juga :  11 Kasus DBD Ditemukan Selama Dua Bulan

“Selalu ada kemungkinan (untuk menyediakan vaksin DBD), tapi tergantung ketersediaan anggaran pemko,” kata Andjar saat dihubungi Kalteng Pos, Minggu (4/2).

Kota Balikpapan ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan vaksinasi DBD di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Vaksin tersebut diberikan secara gratis oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pengadaan vaksin dianggarkan dari APBD Pemprov Kaltim.

“Kalau untuk kita di sini, tergantung ketersediaan anggaran pemprov dan pemko,” ucapnya.

Kendati demikian, Andjar menyebut strategi paling mudah dan murah dalam menurunkan kasus DBD adalah dengan cara pemberantasan sarang nyamuk. Jika masyarakat menginginkan vaksin DBD, ada rumah sakit swasta di Palangka Raya yang telah menyediakan.

“Di Betang Pambelum Hospital Palangka Raya sudah ada layanan vaksin DBD (QDenga), sementara Siloam Hospital sedang proses pengadaan,” bebernya. (dan/ce/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/