PALANGKA RAYA–Rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari lokasi lama ke kawasan baru seperti Pasar Mini Datah Manuah harus dilakukan dengan strategi yang matang dan berpihak pada kepentingan banyak pihak, terutama konsumen. Hal ini disampaikan oleh pengamat ekonomi Kalteng Dr. Fitria Husnatarina, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., ACPA., SCL.
Dr Fitria menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat serta kelengkapan infrastruktur sebagai kunci keberhasilan relokasi. Menurutnya, relokasi semestinya bukan sekadar memindahkan aktivitas perdagangan dari satu titik ke titik lainnya. Melainkan bagian dari upaya menciptakan kawasan baru yang lebih bersih, tertib, dan terorganisir, sekaligus mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dinamis.
“Kita berharap tempat yang baru bisa menggerakkan ekonomi dan jadi lebih terorganisir. Tapi proses pemindahan itu seharusnya juga menjawab apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Kadang aspek itu dilupakan,” ungkapnya.
Ia mengkritisi bahwa dalam banyak kasus, perencanaan relokasi sering kali tidak mempertimbangkan kebiasaan serta kebutuhan praktis konsumen lokal. Ada tipe masyarakat Indonesia yang terbiasa berbelanja secara cepat dan praktis, bahkan tanpa turun dari kendaraan. Sehingga penting untuk bisa melihat dari perspektif hal-hal yang dibutuhkan konsumen.
“Jadi kalau tipe konsumen Indonesia, ada pasar pinggir jalan itu dia tidak perlu turun dari motor, langsung dapat barang yang dibeli tanpa turun, kemudian langsung bisa bayar, langsung jalan lagi itu paling dicari, hal-hal seperti ini terkadang kurang terbaca dari pola-pola masyarakat kita, jadi penting untuk bisa melihat dari perspektif kajian di sisi customer-nya butuh apa,” jelas Fitria.
Dalam pandangannya, konsumen bisa saja menerima relokasi, bahkan bersedia mengikuti aturan seperti parkir yang lebih tertib atau membayar retribusi, asalkan mereka tetap bisa menemukan barang-barang penting yang mereka butuhkan tanpa harus berpindah-pindah tempat.
Fitria menegaskan bahwa keberhasilan relokasi sangat bergantung pada keberadaan fasilitas pendukung yang memadai, seperti toilet umum, musala, area istirahat yang nyaman, hingga keragaman kuliner dan barang kebutuhan pokok yang tersedia dalam satu kawasan.
“Banyak faktor-faktor lain yang membuat kita sukses untuk relokasi, support fasilitas itu sangat penting, ada tidak toilet umum, ada tidak musola, ada tidak tempat peristirahatan, di mana ini benar-benar nyaman dengan kuliner yang variatif atau di mana kalau kita berhenti di situ, kita bisa belanja kebutuhan pokok, kita juga bisa belanja baju, kita juga bisa belanja yang lain tanpa harus berpindah tempat,” katanya.
Lebih jauh, ia memandang kawasan relokasi idealnya bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat, bukan hanya tempat jual beli. Kawasan itu dapat menjadi ikon kota yang menawarkan pengalaman unik, bahkan bisa menyelenggarakan event-event khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Fitria juga menekankan perlunya membentuk paguyuban atau komunitas pengelola di antara para PKL agar kawasan tersebut bisa dikelola secara kolektif dan bertanggung jawab.
“Kalau kawasan itu bisa jadi pusat kuliner khas, tempat nongkrong yang nyaman, tempat event yang menarik, maka orang akan datang bukan hanya untuk belanja, tapi untuk menikmati suasana, itulah yang membangun loyalitas masyarakat ke sana,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa relokasi tanpa perencanaan menyeluruh berisiko menimbulkan konflik sosial, apalagi jika tidak didukung pengelolaan sampah, keindahan visual kawasan, serta fasilitas umum yang layak. Dan dengan perencanaan matang, berbasis kebutuhan konsumen, serta didukung fasilitas yang lengkap dan pengelolaan yang baik, Dr. Fitria yakin relokasi PKL dapat menjadi momentum untuk menciptakan kawasan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan bagi Kota Palangka Raya.
“Kalau tidak ada tempat buang sampah, kalau kawasan kumuh, ya bisa konflik dengan warga sekitar, kita ingin relokasi itu justru menghilangkan konflik dan jadi ikon kota yang menarik dan hidup,” pungkasnya. (mut/ala)
