Jumat, November 22, 2024
31.2 C
Palangkaraya

Pekerja Aglomerasi Dapat Kelonggaran

MENANGGAPI banyaknya pertanyaan soal mobilitas di dalam wilayah aglomerasi, Satgas Covid-19 kembali menegaskan bahwa mudik dalam satu wilayah tetap dilarang. Meski demikian, aktivitas kerja, transportasi dan kebutuhan esensial tetap beroperasi normal.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, bahwa mudik tetap dilarang baik antar maupun dalam satu wilayah termasuk wilayah aglomerasi.

“Tidak ada perubahan kebijakan dan tidak ada istilah mudik lokal,” katanya.

Meski demikian, ia mengatakan mobilitas di dalam wilayah aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan.

BACA JUGA: Pulang Kampung Tak Dilarang

“Untuk yang commute (pulang pergi) di wilayah aglomerasi tidak perlu SIKM (surat izin keluar masuk, Red). Cukup dengan surat keterangan kerja dari atasan,” jelas Wiku pada Jawa Pos.

Baca Juga :  Mengenang Eldy, Wali Kota Palangka Raya Sampaikan Duka

Pengecualian di wilayah aglomerasi berfokus pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti bekerja, memeriksakan kesehatan, logistik, dan sebagainya.

MENANGGAPI banyaknya pertanyaan soal mobilitas di dalam wilayah aglomerasi, Satgas Covid-19 kembali menegaskan bahwa mudik dalam satu wilayah tetap dilarang. Meski demikian, aktivitas kerja, transportasi dan kebutuhan esensial tetap beroperasi normal.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, bahwa mudik tetap dilarang baik antar maupun dalam satu wilayah termasuk wilayah aglomerasi.

“Tidak ada perubahan kebijakan dan tidak ada istilah mudik lokal,” katanya.

Meski demikian, ia mengatakan mobilitas di dalam wilayah aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan.

BACA JUGA: Pulang Kampung Tak Dilarang

“Untuk yang commute (pulang pergi) di wilayah aglomerasi tidak perlu SIKM (surat izin keluar masuk, Red). Cukup dengan surat keterangan kerja dari atasan,” jelas Wiku pada Jawa Pos.

Baca Juga :  Mengenang Eldy, Wali Kota Palangka Raya Sampaikan Duka

Pengecualian di wilayah aglomerasi berfokus pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti bekerja, memeriksakan kesehatan, logistik, dan sebagainya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/