PALANGKA RAYA-Para kader Partai Demokrat Kalteng benar-benar masih syok. Tidak ada yang berani bersuara sampai detik ini. Begitu pun dengan pimpinan mereka di Jakarta. Wajar jika seluruh kader begitu terpukul. Karena Partai Demokrat Kalteng di bawah kepemimpinan Nadalsyah begitu diperhitungkan.
Kini publik masih menanti kejelasan terkait surat pengunduran diri pria yang juga biasa disapa Koyem ini. Para kader memilih menahan diri.
Isu ini bak angin puting beliung. Bertiup kencang, lalu menerjang kapal partai berlambang mercy tanpa nakhoda yang berusaha menghindari ombak besar. Muncul pertanyaan-pertanyaan dari publik. Ke partai mana Koyem akan berlabuh? Siapa pengganti Koyem memegang pucuk pimpinan DPD Partai Demokrat Kalteng? Bagaimana kapal Demokrat Kalteng tanpa Koyem? Bagaimana jika Koyem dipinang partai lain untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Kalteng 2024 mendatang?
Kalteng Pos mencoba meminta pandangan dari dua pengamat politik di Bumi Tambun Bungai ini. Orang pertama yang dibincangi adalah Novianto Eko Wibowo. Dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) ini menyebut, yang diputuskan oleh Koyem sudah pasti melalui pertimbangan yang matang. Koyem bukan politikus kemarin sore yang tiba-tiba ngambeg hanya karena Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) marah kepadanya.
“Apa yang terjadi ini menunjukkan ada komunikasi yang lemah pada internal partai,” ujarnya, Rabu (9/3).
Jika surat pengunduran diri itu disetujui oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY, tentu akan memberi ruang yang cukup luas bagi Koyem. Di dunia perpolitikan Kalteng, Bupati Barito Utara itu begitu seksi. Besar kemungkinan diterima jika ia berlabuh ke partai lain. “Bisa jadi, sosok Koyem akan menjadi rebutan partai lain. Jadi kita tunggu saja apa yang terjadi k depan,” ujarnya.
“Mungkin saja menjadi satu momentum untuk menaikkan nilai dari seorang Koyem. Dalam politik, peran partai politik memang sangat penting. Namun kekuatan sosok juga merupakan komponen yang tidak bisa dilepaskan,” beber pria yang juga Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMPR ini.
Kembali mencermati rumah tangga Partai Demokrat, lanjut Novianto, seharusnya hubungan antara ketua umum dan ketua DPD sangat mesra dan intens. Selain itu, konsekuensi sebagai kepala daerah sekaligus ketua partai tentunya sudah sangat disadari oleh setiap pengurus di tingkat pusat maupun daerah dan kader partai.
Banyak agenda dan program internal Partai Demokrat dan tupoksi sebagai kepala daerah yang harus dikoordinasikan dengan baik, agar dapat berjalan bersamaan walau tidak mungkin 100 persen.
Pengunduran diri Koyem pun masih menunggu respons Ketua Umum AHY. Artinya, bisa saja merestui, tapi bisa juga tidak. Namun melihat kondisi Partai Demokrat yang sampai saat ini masih menjadi salah satu kendaraan politik yang cukup prestige, maka bisa jadi ada pihak-pihak yang bakal memanfaatkan momen ini.
“Bisa saja ada yang memanfaatkan ini untuk melakukan komunikasi politik dan mencoba keberuntungan menahkodai partai tersebut. Karena tokoh di Kalteng yang potensial, baik kader partai maupun tokoh yang memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat cukup banyak,” tuturnya.
Sementara itu, menurut pengamatan Dr Jhon Retei Alpri Sandi, di bawah kepemimpinan Koyem, prestasi yang sudah dicapai oleh Partai Demokrat Kalteng cukup baik. Terbukti dengan mendudukkan kader sebagai anggota DPR RI saat ini, serta banyaknya kader partai yang berhasil menjadi anggota DPRD dan memegang berbagai jabatan atau posisi kunci di DPRD Kalteng maupun DPRD kabupaten/kota.
“Perolehan suara Partai Demokrat juga cukup baik saat pemilu,” ucap Jhon mengawali perbincangan.
Sangat menarik untuk mencermati dan melihat siapa sosok yang nantinya dipercaya oleh DPP Partai Demokrat untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Koyem.
Pengunduran diri Koyem ditengarai karena tidak hadir dalam rapat via Zoom Meeting bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY. Bahkan AHY begitu marah karena ketidakhadiran Koyem dalam rapat itu. Namun kemarahan itu tidak bisa diterima oleh Koyem. Menurut Jhon, sebelum terjadi itu, besar kemungkinan ada persoalan dalam tubuh Partai Demokrat Kalteng. Persoalan yang timbul tersebut dianggap AHY bisa mengganggu kredibilitas Partai Demokrat.
Dengan mundurnya Koyem, apakah berpengaruh dengan elektabilitas dan eksistensi Partai Demokrat di Kalteng ke depan? Wakil Dekan FISIP UPR itu berpendapat, Partai Demokrat sebagai salah satu partai nasional yang cukup mapan dan dianggap cukup agresif untuk mengambil ancang-ancang mengikuti Pemilu Serentak 2024, sudah pasti akan mengambil langkah-langkah konsolidasi dan penataan internal DPD Partai Demokrat Kalteng.
“Adanya pergantian komposisi kepengurusan dalam suatu partai tidak lantas dianggap bisa mematikan pertumbuhan dan perkembangan partai itu sendiri,” katanya.
Jhon menilai bahwa dalam tubuh Partai Demokrat Kalteng terdapat banyak kader potensial yang berpotensi menggantikan posisi Koyem sebagai ketua DPD Demokrat Kalteng.
Karena itu, yang menarik ditunggu adalah sikap maupun mekanisme internal DPP Partai Demokrat dalam menangapi pernyataan pengunduran diri Koyem. Juga bagaimana proses penujukan atau regenerasi yang dilakukan DPP Partai Demokrat.
“Saya kira itu tidak jadi persoalan, tapi yang perlu kita lihat nanti adalah menyangkut kapabilitas ketua baru yang menggantikan Koyem,” tutupnya. (sja/nue/ce/ram)