PALANGKA RAYA-Demi terlaksananya pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 yang damai dan lancar, 23 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalteng menandatangani pakta integritas, yang dilaksanakan di Universitas Palangka Raya (UPR). Selain itu, mereka ingin meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pemilih pemula.
Perwakilan dari puluhan perguruan itu menyatakan tekad untuk mendukung pilkada serentak 2024 yang lancar dan damai. Ini mereka lakukan ketika menghadiri giat di UPR dalam pelaksanaan Deklarasi Damai Forum Pimpinan Peruguruan Tinggi Negeri/Swasta sekaligus menandatangani pakta integritas untuk mendukung jalannya pilkada 2024, Rabu (9/10/2024).
Rektor UPR Prof Salampak memberikan tiga catatan penting yang harus dilakukan oleh tiap akademisi selama proses pilkada berlangsung. Pertama, seorang akademisi harus memberikan pendidikan politik yang bermartabat dan mencerdaskan. Salampak menegaskan pentingnya momentum pilkada sebagai sarana pendidikan demokrasi.
“Saat ini adalah waktu yang tepat untuk belajar berdemokrasi dalam memilih kepala daerah yang mampu membawa Kalteng ke arah yang lebih baik,” kata Prof Salampak.
“Harus mendorong mahasiswa dan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban dalam berdemokrasi, juga mendorong partisipasi aktif dengan cara yang bermartabat,” tambahnya.
Sebagai pimpinan perguruan tinggi, pihaknya dituntut untuk mendukung jalannya pilkada yang sukses dan adil. Karena menurutnya, pihaknya berperan penting bisa menciptakan atmosfer yang kondusif, baik di luar maupun dalam kampus.
Perguruan tinggi juga berperan aktif dalam pemantauan demokrasi dan turut mengambil bagian dalam proses berdemokrasi. “Kami ingin semua orang merasa nyaman dan merasa terjaga hak pilihnya. tidak ada unsur intimidasi dan lainnya,” jelasnya.
Ada beberapa aspek yang menurut Salampak dapat mengganggu proses pilkada. Salah satunya perkembangan dunia digital. Karena makin hari makin banyak konten dan tulisan yang bertebaran di media sosial.
“Maka dari itu saya tekankan kepada mahasiswa, sebagai akademisi jangan sampai menelan mentah-mentah informasi yang beredar. Harus dipilah dan ditelusuri kebenarannya,” tegasnya.
Dalam pilkada edisi kali ini, banyak pemilih dari golongan pemilih pemula. Maka dari itu, ia juga mendorong pemilih pemula untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, sehingga meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini.
“Sambut situasi ini dengan riang gembira tanpa ada perpecahan. Kami juga mengajarkan untuk menghormati perbedaan pilihan tiap individu,” ucapnya.
Berkaitan dengan partisipasi pemilih pemula pada pilkada serentak 2024, Komisioner KPU Provinsi Kalteng Tity Yukrisna menjelaskan, pemilih pemula bukan hanya pemilih yang memasuki usia 17 tahun, tetapi juga TNI/Polri yang telah purnatugas. Ia berharap pada hari pencoblosan nanti, tingkat partisipasi pemilih untuk memberikan hak suara meningkat dibandingkan pilkada edisi sebelumnya.
“Karena seperti yang diketahui bersama, pada pilkada 2020 lalu kita tengah dilanda pandemi Covid-19,” tuturnya.
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula, KPU Kalteng bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Khusus di Kota Palangka Raya, KPU bekerja sama dengan UPR, IAIN, IAKN, IAHN, Universitas Muhammadiyah, STIH, dan lainnya.
Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula melalui pondok pesantren. Pada peringatan Hari Santri tahun 2024 beberapa waktu lalu, KPU juga menggelar nobar serentak dengan penghuni pondok pesantren se-Kalteng.
Kini, mahasiswa dilanda dilema menjelang hari pencoblosan. Mereka terkendala waktu untuk menggunakan hak pilih, karena harus pulang ke kampung halaman masing-masing.
Untuk mengatasi itu, menurutnya mahasiswa bisa saja mendatangi TPS terdekat, dengan status daftar pemilih tambahan (DPTb). Namun mereka hanya akan diberikan satu surat suara, yakni surat pemilihan calon gubernur-wakil gubernur. “Sedangkan untuk surat suara pemilihan bupati/wakil bupati, itu tidak bisa,” bebernya.
Meski demikian, cara tersebut dapat mengurangi jumlah partisipasi pemilih. “Karena itulah kami terus intensifkan imbauan kepada pemilih melalui kawan-kawan di daerah dan secara terstruktur menyampaikan kepada kawan-kawan di tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng Satriadi melalui Koordinator Divisi Pencegahan Farmas dan Humas Siti Wahidah turut mengapresiasi kegiatan deklarasi tersebut. Menurutnya, para akademisi merupakan pemilik hak pilih potensial yang bisa membantu Bawaslu untuk mengawasi jalannya pilkada 2024.
“Jadi tidak hanya datang ke TPS, lalu memberikan suara, tetapi juga mereka siap untuk melapor ke Bawaslu apabila menemukan pelanggaran,” ucapnya. (ham/chi/ce/ala)