PALANGKA RAYA-Angin segar bagi calon jemaah haji yang selama ini sudah menunggu keberangkatan ke Tanah Suci. Tahun ini ada kelonggaran melaksanakan ibadah haji. Mulai dari adanya penambahan kuota hingga dihapuskannya batas maksimal usia jemaah.
Pelaksanaan ibadah haji sempat ditiadakan karena adanya pandemi Covid-19. Namun mulai dilaksanakan kembali sejak 2022 lalu, dengan salah satu ketentuan adalah batas usia maksimal jemaah 65 tahun. Akan tetapai tahun ini kebijakan itu dihapus. Selama jemaah dalam kondisi sehat, dibolehkan berangkat haji.
“Tahun ini tidak ada batasan usia, selama jemaah sehat, boleh berangkat haji,” kata Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kalteng Ardiansyah saat dihubungi Kalteng Pos melalui sambungan telepon, Selasa (10/1/2023).
Ia menyebut, dengan penghapusan kebijakan syarat maksimal usia, maka jemaah haji berusia lebih 65 tahun dan terhalang berangkat tahun lalu, bisa diakomodasi tahun ini. Namun angka pasti calon jemaah yang gagal berangkat tahun lalu karena terkendala usia masih dalam pendataan dan pencermatan pihak Kemenag.
“Jumlah calon jemaah haji yang usianya 65 tahun ke atas dan diakomodir tahun ini masih dalam pendataan,” ucapnya.
Tahun ini, lanjut dia, jumlah kuota haji se-Indonesia sebanyak 221 ribu lebih jemaah. Kalteng mendapat jatah kuota sebanyak 1.600 lebih. Angka ini lebih banyak dari sebelumnya, yakni sekitar 700 lebih jemaah.
“Tahun ini Kalteng dapat kuota 1.600 lebih, ada kenaikan dari sebelumnya sekitar 700 lebih, nantinya kami akan memberangkatkan empat kloter embarkasi Banjarmasin,” jelasnya.
Seperti diketahui, kuota haji untuk tahun 2023 sudah ditetapkan. Tahapan berikutnya adalah pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Parlemen menargetkan bulan depan ongkos haji sudah ditetapkan. Biaya pelunasan yang ditanggung calon jemaah, berpotensi lebih mahal dibandingkan musim haji tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, saat ini Panitia Kerja (Panja) BPIH 2023 sudah terbentuk. “Februari nanti (pembahasan biaya haji) harus selesai,” katanya, Senin (9/1). Politikus PKB itu mengatakan, ada beberapa faktor yang mendorong pembahasan biaya haji perlu dipercepat.
Di antaranya adalah jadwal penyelenggaraan haji tiap tahun yang selalu maju beberapa hari. Kemudian pembahasan biaya haji harus disegerakan, supaya memberikan waktu kepada calon jemaah haji (CJH) untuk menyiapkan uang pelunasan. Apalagi tahun ini uang pelunasan biaya haji yang harus dibayar jemaah berpotensi lebih mahal dibandingkan tahun lalu.
Seperti diketahui setiap CJH membayar uang muka pendaftaran sebesar Rp25 juta. Ketika nama telah masuk dalam daftar keberangkatan, maka harus melunasi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Tahun lalu biaya haji ditetapkan pemerintah rata-rata Rp39,8 juta/orang. Sehingga tiap jemaah membayar uang pelunasan sekitar Rp15 juta. Nominal riilnya berbeda di tiap embarkasi.
KUOTA HAJI KALTENG DARI TAHUN KE TAHUN
TAHUN KUOTA
2022 731
2021 –
2020 –
2019 1.920
2018 1.617
2017 1.617
SUMBER: BANK DATA KALTENG POS
Marwan mengatakan, subsidi biaya haji yang diambil dari hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) tahun lalu cukup besar. Biaya haji riil tahun lalu sekitar Rp100 juta/orang. Biaya itu meningkat signifikan dari perhitungan awal, karena mendadak ada kenaikan biaya masyair dari 1.400 riyal menjadi 5.000 riyal.
”Akibatnya kita menambah Rp1,5 triliun dari hasil pengelolaan biaya haji,” katanya. Jadi tahun lalu total subsidi dana haji yang digelontorkan BPKH mencapai Rp10,5 triliun, hanya untuk 92 ribuan jemaah haji reguler. Marwan menegaskan, tahun ini penggunaan dana hasil pengelolaan keuangan haji harus dikontrol. Jika tidak, bakal membengkak signifikan. Apalagi kuota haji tahun ini kembali normal sebanyak 221 ribu orang.
Ditegaskannya bahwa nominal subsidi dana haji tahun lalu tidak sebanding dengan ongkos yang dibayar CJH. “Itu tidak ideal,” katanya. Karena itulah tahun ini besaran subsidi biaya haji tidak akan sebesar tahun lalu, sehingga beban yang dibayar jemaah bakal meningkat. Namun Marwan mengatakan angka pastinya belum muncul. Apalagi Kemenag belum menyampaikan usulan awal biaya haji 2023.
Menurut dia, ada beberapa cara supaya biaya tanggungan jemaah tidak naik tinggi, meski subsidi dikurangi. Di antaranya melobi pemerintah supaya bisa menurunkan biaya layanan masyair. Dari yang saat ini 5.000 riyal menjadi kisaran 3.000 riyal. Apalagi meskipun berbiaya 5.000 riyal, layanan masyair tahun lalu hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian dia juga meminta Kemenag mencari harga layanan jemaah yang terbaik. Murah, tetapi tidak menghilangkan kualitas layanannya. Meliputi biaya hotel, katering, dan transportasi jemaah selama di Saudi.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menerima dokumen MoU haji 2023 dari Pemerintah Arab Saudi di Jeddah, Senin (9/1). Di dalam MoU itu mengatur di antaranya kuota haji 2023 sebanyak 221 ribu orang. “Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,” tuturnya.
Di dalam negeri nanti, Yaqut mengatakan, pemerintah mengupayakan penyerapan kuota semaksimal mungkin. Serapan itu penting untuk mengimbangi jumlah pendaftar haji yang terus bertambah, yang berdampak pada panjangnya antrean haji.
Yaqut mengapresiasi kebijakan Pemerintah Saudi yang mengumumkan kuota haji sejak dini dan mengajak negara-negara pengirim jemaah haji untuk mengikuti pameran haji di Saudi. Melalui pameran haji tersebut, negara pengirim jemaah bisa langsung melihat dan berinteraksi dengan penyedia layanan perhajian, sehingga bisa memilih penyedia layanan dengan harga yang paling baik.
Kembalinya kuota haji ke angka normal menghadirkan tantangan tersendiri. Yaitu menjaga kualitas pelayanan kepada jemaah. Yaqut mengatakan, tahun lalu indeks kepuasan jemaah haji cukup tinggi di angka 90,45 poin. Naik dibandingkan musim haji 2019 yang tercatat 85,91 poin. Tingginya indeks kepuasan layanan haji 2022 ditengarai juga dipengaruhi jumlah jemaah yang hanya 100 ribuan orang. (abw/wan/jpg/ce/ala)
