Massa Tuntut Pemerintah Segera Usut Kelangkaan Migor dan Selesaikan Konflik Agraria
PALANGKA RAYA-Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi (PT) di Kota Palangka Raya yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Cipayung Plus, OKP dan ormas, serta BEM sejumlah kampus menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (11/4). Dalam aksi damai ini, massa menyuarakan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat.
Tuntutan massa yakni menyangkut wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Meminta DPRD Kalteng untuk mendesak pemerintah daerah agar bisa mengusut tuntas persoalan kelangkaan minyak goreng (migor) dan sejumlah bahan kebutuhan bahan pokok lain.
Juga meminta DPR RI menyampaikan kepada Menteri ESDM untuk menurunkan harga serta memberikan subsidi BBM kepada masyarakat. Meminta anggota DPR RI dapil Kalteng perihal janji kampanye presiden dan wakil presiden.
Selain itu, massa juga menolak kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan PPN menjadi 11 persen. Mendesak DPR RI agar dapat segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Serta mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan konflik agraria di wilayah Kalteng.
Kehadiran para mahasiswa kemarin disambut langsung Ketua DPRD Kalteng Wiyatno bersama beberapa wakil rakyat, seperti Fredy Ering, Duwel Rawing, Sirajul Rahman, Fajar Hariyadi, Jainudin Karim, Sinar Kemala, Sriosako, Sudarsono, Jubair Arifin, dan Kuwu Senilawati.
Di hadapan massa, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa Cipayung Plus, OKP dan ormas, serta BEM sejumlah universitas di Kota Palangka Raya.
“Kami mengapresiasi peserta aksi yang rata-ratanya merupakan mahasiswa, yang peduli terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Indonesia,” kata Wiyatno.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, aksi ini tak hanya dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah, tapi hampir di seluruh daerah di Indonesia melakukan aksi serupa untuk menyuarakan aspirasi secara global.
Wiyatno memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan massa akan secepatnya diteruskan ke kementerian terkait, termasuk ke DPR RI.
“Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pernyataan-pernyataan terkait wacana penundaan pemilu datang dari pihak yang ingin mencari muka. Padahal Presiden juga telah menegaskan untuk menyetop membicarakan soal perpanjangan masa jabatan tiga periode,” ucapnya.
Aksi demonstrasi yang digelar bersamaan di sejumlah tempat kemarin memiliki agenda yang hampir sama. Begitu pun dengan aspirasi yang disampaikan. Menyuarakan terkait kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM, serta terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Saya pribadi selaku pimpinan DPRD Kalteng dan juga PDIP Kalteng maupun pusat tidak setuju dengan adanya wacana penundaan pemilu. Jadi bahasa kita sama, yaitu menolak penundaan pemilu,” tuturnya.
Pihaknya mengapresiasi semangat dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat. Juga bangga dengan aksi demo para mahasiswa yang dijalankan secara tertib.
“Besok akan ada aspirasi dari Kotim dan akan menyusul dari kabupaten lain. Kami akan kumpulkan semua. Setelah itu kami sampaikan dan teruskan ke DPR RI. Kami juga menyediakan takjil bagi para mahasiswa untuk buka bersama dalam kebersamaan,” tutupnya.
Aksi damai yang dilaksanakan kemarin (11/4) pukul 10.00 WIB berjalan tertib dan aman. Aksi dilanjutkan pukul 14.00 WIB di depan gedung DPRD Kalteng di bawah pengamanan personel gabungan TNI-Polri yang mengawal hingga berakhirnya kegiatan. (nue/ce/ala/ko)
