PALANGKA RAYA,KALTENG POS–Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara (Batara) serta mendiskualifikasi dua pasangan calon, dinamika politik di wilayah tersebut kembali memanas. Situasi ini membuka peluang besar bagi elite birokrat era Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran untuk maju bertarung dalam Pilkada Barito Utara 2025.
Beberapa nama elite birokrat yang pernah berkontribusi di pemerintahan Gubernur Sugianto Sabran kini masuk dalam bursa calon kuat Pilkada Barito Utara. Mereka sudah menyatakan kesiapan untuk bertarung dan membawa perubahan bagi daerah ini.
Salah satunya adalah H. Shalahuddin, Kepala Dinas PUPR Kalteng yang kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalteng. Shalahuddin juga pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), dengan pengalaman memimpin yang matang.
Selain itu, ada nama-nama seperti Erlin Hardi dari Disperkimtan Kalteng yang pernah menjabat Pj Bupati Kapuas, Pajaruddinnor, Sekretaris DPRD Kalteng, Agus Siswandi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalteng, dan Nuryakin, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng.
Pengamat politik dari IAIN Palangka Raya, Hakim Syah, menilai bahwa proses pencalonan di Pilkada Barito Utara tetap melibatkan biaya besar, baik melalui partai politik maupun jalur independen. “Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pilkada di Indonesia berbiaya tinggi, bisa mencapai miliaran rupiah,” katanya.
Namun, Hakim menekankan bahwa dana bukanlah satu-satunya penentu kemenangan dalam Pilkada Barito Utara. “Kepercayaan publik yang dibangun melalui ketulusan dan kejernihan berpikir justru menjadi kunci sukses kandidat,” ujar Hakim.
Ia juga mengingatkan potensi politik uang yang masih mengancam jalannya pemilu. Oleh karena itu, semua pihak harus berkomitmen mengawal PSU agar berlangsung bersih dan transparan.
“Perubahan hanya bisa diwujudkan jika cara berpikir kita berubah. Masyarakat, elite politik, penyelenggara pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki visi yang sama terhadap demokrasi,” tegas Hakim Syah.
Hakim berharap PSU Pilkada Barito Utara dapat berlangsung lebih baik dan bebas dari praktik-praktik kotor yang mencederai demokrasi. Dengan keterlibatan elite birokrat yang berpengalaman, diharapkan Pilkada Barito Utara 2025 menjadi momentum perubahan positif bagi masyarakat. (irj)
