PALANGKA RAYA-Banjir yang melanda wilayah Kalteng kian meluas. Data terbaru, air sudah merendam 184 desa dan kelurahan yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Ratusan warga yang terdampak bencana alam ini terpaksa mengungsi ke tempat yang aman, mengingat debit air terus meningkat. Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.44/367/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kalteng.
Menindaklanjuti SK itu, Wagub Kalteng H Edy Pratowo menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Rakor dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (17/10).
Dalam kesempatan itu, Wagub Kalteng H Edy Pratowo menyebut bahwa berdasarkan laporan yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, telah terjadi bencana banjir di sembilan kabupaten/kota. Yakni Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat (Kobar), Seruyan, Kotawaringin Timur (Kotim), Katingan, Pulang Pisau (Pulpis), Barito Utara (Batara), dan Kota Palangka Raya.
“Bencana banjir pada bulan Oktober ini merupakan yang ketiga kalinya dalam tahun ini, setelah pada bulan Agustus dan bulan September lalu. Banjir bulan ini setidaknya berdampak ke sembilan kabupaten/kota, 35 kecamatan, 184 desa/kelurahan, 16.424 kepala keluarga (KK), 47.136 jiwa, dan yang terpaksa mengungsi sebanyak 61 KK dengan total 235 jiwa,” kata H Edy Pratowo, kemarin.
Wagub menyebut, dari kesembilan kabupaten/kota yang dilanda banjir, Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kobar, Kotim, dan Katingan sudah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Sedangkan Kabupaten Seruyan dalam proses penetapan perpanjangan status tanggap darurat. Pemprov Kalteng, kata wagub, terus memantau penanganan banjir yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Pemprov juga telah menyalurkan berbagai bantuan ke kabupaten/kota terdampak.
“Mengingat bencana banjir berdampak lebih 50 persen kabupaten/kota dan terjadi berulang kali, sehingga perlu penanganan maksimal, untuk itu pemprov menetapkan status tanggap darurat bencana banjir,” tegasnya.
Status tanggap darurat banjir tingkat provinsi ini, lanjutnya, diberlakukan mulai Senin (17/10) hingga 21 hari ke depan atau 1 November. Penetapan status ini akan terus dievaluasi sesuai kondisi lapangan.
“Sehubungan dengan bencana banjir yang terjadi, saya tegaskan kepada seluruh bupati/wali kota untuk pastikan masyarakatnya aman dari bahaya, jika perlu segera lakukan evakuasi atau upaya penyelamatan, sehingga masyarakat benar-benar dipastikan aman dari banjir,” tegasnya.
Wagub juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan tempat-tempat pengungsian yang disediakan secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh pemerintah dilengkapi fasilitasi yang layak. Memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir terpenuhi dengan baik.
“Jangan ragu menyalurkan bantuan-bantuan untuk masyarakat, yang penting jelas pertanggungjawabannya, terus-menerus menyampaikan perkembangan terkini mengenai potensi banjir kepada masyarakat pada masing-masing wilayah, dan perhatikan peringatan-peringatan dini yang disampaikan BMKG,” pesan wagub.
Pihaknya meminta kepada kabupaten/kota yang belum menetapkan status agar segera ditetapkan untuk mengoptimalkan penanganan.
Pemprov juga akan menyalurkan 20 ribu paket sembako kepada warga terdampak banjir. Penyaluran paket akan disesuaikan dengan data yang masuk. Bantuan yang akan didistribusikan terdiri dari makanan siap saji dan perlengkapan dapur umum.
