Kamis, September 19, 2024
37.9 C
Palangkaraya

Pendapatan Pemprov Kalteng Melebihi Target

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng melaksanakan rapat koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (18/1). Dalam rapat itu juga dibeberkan mengenai pendapatan Pemprov Kalteng selama 2021.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Anang Dirjo mengatakan, pendapatan pemprov per 31 Desember 2021 lalu sebesar Rp5,2 triliun dari target Rp4,7 triliun atau terealisasi 110,06 persen.

“Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,8 triliun lebih dari target Rp1,7 triliun lebih atau tercapai 108,82 persen, Dana Transfer Perimbangan yang terealisasi Rp3,3 triliun lebih dari target 3,02 triliun lebih atau terealisasi 109,64 persen, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp35 miliar lebih,” ungkap Anang Dirjo, kemarin.

Sementara itu, Pj Sekda Kalteng melalui Asisten II Setda Kalteng Leonard S Ampung menyampaikan, rapat ini dimaksudkan untuk koordinasi, intregrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran. Tujuan diadakannya rapat TEPRA ini juga untuk memonitor dan mengevaluasi percepatan realisasi penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik perangkat daerah lingkup provinsi maupun kabupaten/kota,sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu triwulan I sebesar 20 persen, triwulan II sebesar 50 persen, triwulan III sebesar 85 persen, dan 15 November tahun berjalan sebesar 100 persen fisik.

Baca Juga :  Gelar Seni Budaya Kota Palangka Raya, Bentuk Bangkitnya Kegiatan Kesenian

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng per 31 Desember 2021, realisasi keuangan Pemprov Kalteng sebesar Rp4,349 triliun lebih dari pagu anggaran Rp4,943 triliun lebih, termasuk anggaran BTL dari DPRD, PPKD, dan KDWKD atau sebesar 88,05 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 91,79 persen,” katanya.

Sedangkan realisasi di kabupaten/kota untuk keuangan Rp15,692 triliun lebih dari total pagu anggaran Rp17,851 triliun lebih atau sebesar 87,91 persen dan realisasi fisik sebesar 92,13 persen. (lihat tabel).

Leo menjelaskan, untuk Silpa pagu anggaran tahun 2021 Pemprov Kalteng sebesar Rp590,05 miliar lebih dan penerimaan pendapatan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng per 31 Desember 2021 sebesar Rp15,79 triliun dari target sebesar Rp16,31 triliun atau 96,80 persen.

“Berdasarkan data, realisasi belanja APBD Pemprov Kalteng dalam tiga tahun terakhir yakni; 2019 realisasi keuangan sebesar 90,12 persen, 2020 sebesar 82,61 persen, dan 2021 sebesar 88,05,” bebernya.

Baca Juga :  23 Kontingen ikuti Kejuaraan Panahan Nasional

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, pemprov maupun kabupaten/kota dituntut terus berinovasi dan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya guna.

Rapat TEPRA ini, kata wagub, juga sebagai momen evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan anggaran APBD maupun APBN, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerimaan pendapatan, dan lainnya. Diharapkan nantinya dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun lalu, dan mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang lagi tahun ini.

“Penggunaan alokasi harus efektif dan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah,” katanya.

Wagub berharap agar perangkat daerah di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng yang berhasil mencapai realisasi tertinggi dapat mempertahankan itu. Sementara perangkat daerah dengan capaian terendah didorong untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran, sehingga dapat mendukung pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan tiap triwulan pelaksanaan anggaran.

“Saya instruksikan kepada seluruh perangkat daerah, untuk tahun anggaran 2022 penandatanganan kontrak segera direalisasikan. Hindari permasalahan lelang yang batal atau gagal dilaksanakan. Itu seharusnya tidak perlu terjadi, karena proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun pertanggungjawaban dilakukan sendiri oleh perangkat daerah masing-masing,” tegasnya. (abw/ce/ala)

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng melaksanakan rapat koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (18/1). Dalam rapat itu juga dibeberkan mengenai pendapatan Pemprov Kalteng selama 2021.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Anang Dirjo mengatakan, pendapatan pemprov per 31 Desember 2021 lalu sebesar Rp5,2 triliun dari target Rp4,7 triliun atau terealisasi 110,06 persen.

“Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,8 triliun lebih dari target Rp1,7 triliun lebih atau tercapai 108,82 persen, Dana Transfer Perimbangan yang terealisasi Rp3,3 triliun lebih dari target 3,02 triliun lebih atau terealisasi 109,64 persen, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp35 miliar lebih,” ungkap Anang Dirjo, kemarin.

Sementara itu, Pj Sekda Kalteng melalui Asisten II Setda Kalteng Leonard S Ampung menyampaikan, rapat ini dimaksudkan untuk koordinasi, intregrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran. Tujuan diadakannya rapat TEPRA ini juga untuk memonitor dan mengevaluasi percepatan realisasi penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik perangkat daerah lingkup provinsi maupun kabupaten/kota,sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu triwulan I sebesar 20 persen, triwulan II sebesar 50 persen, triwulan III sebesar 85 persen, dan 15 November tahun berjalan sebesar 100 persen fisik.

Baca Juga :  Gelar Seni Budaya Kota Palangka Raya, Bentuk Bangkitnya Kegiatan Kesenian

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng per 31 Desember 2021, realisasi keuangan Pemprov Kalteng sebesar Rp4,349 triliun lebih dari pagu anggaran Rp4,943 triliun lebih, termasuk anggaran BTL dari DPRD, PPKD, dan KDWKD atau sebesar 88,05 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 91,79 persen,” katanya.

Sedangkan realisasi di kabupaten/kota untuk keuangan Rp15,692 triliun lebih dari total pagu anggaran Rp17,851 triliun lebih atau sebesar 87,91 persen dan realisasi fisik sebesar 92,13 persen. (lihat tabel).

Leo menjelaskan, untuk Silpa pagu anggaran tahun 2021 Pemprov Kalteng sebesar Rp590,05 miliar lebih dan penerimaan pendapatan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng per 31 Desember 2021 sebesar Rp15,79 triliun dari target sebesar Rp16,31 triliun atau 96,80 persen.

“Berdasarkan data, realisasi belanja APBD Pemprov Kalteng dalam tiga tahun terakhir yakni; 2019 realisasi keuangan sebesar 90,12 persen, 2020 sebesar 82,61 persen, dan 2021 sebesar 88,05,” bebernya.

Baca Juga :  23 Kontingen ikuti Kejuaraan Panahan Nasional

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, pemprov maupun kabupaten/kota dituntut terus berinovasi dan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya guna.

Rapat TEPRA ini, kata wagub, juga sebagai momen evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan anggaran APBD maupun APBN, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerimaan pendapatan, dan lainnya. Diharapkan nantinya dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun lalu, dan mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang lagi tahun ini.

“Penggunaan alokasi harus efektif dan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah,” katanya.

Wagub berharap agar perangkat daerah di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng yang berhasil mencapai realisasi tertinggi dapat mempertahankan itu. Sementara perangkat daerah dengan capaian terendah didorong untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran, sehingga dapat mendukung pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan tiap triwulan pelaksanaan anggaran.

“Saya instruksikan kepada seluruh perangkat daerah, untuk tahun anggaran 2022 penandatanganan kontrak segera direalisasikan. Hindari permasalahan lelang yang batal atau gagal dilaksanakan. Itu seharusnya tidak perlu terjadi, karena proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun pertanggungjawaban dilakukan sendiri oleh perangkat daerah masing-masing,” tegasnya. (abw/ce/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/