SAMPIT-Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Suprianto memberikan respons atas SE gubernur terkait ketentuan khusus perjalanan orang masuk ke wilayah Kalteng.
Ia menilai masih ada kekurangan dalam surat edaran tersebut yang harus dievaluasi. Dari beberapa poin yang sudah ditentukan dan dituangkan dalam surat edaran itu, menurutnya belum ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang dalam kategori kurang mampu (miskin), dan juga perlakuan khusus terhadap para pelajar dan mahasiswa yang saat ini sedang menimba ilmu di luar Kalteng.
“Kami sudah mempelajari surat edaran tersebut, kami minta agar dievaluasi lagi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu yang mungkin bekerja di luar daerah kita ini, juga bagi para pelajar serta mahasiswa yang menimba ilmu di Pulau Jawa, apalagi ini momentum libur, tentunya mereka juga ingin pulang ke kampung halaman, kalau mesti harus menanggung biaya RT-PCR dan lainnya, kami pikir kebijakan ini kurang tepat,” ujar Suprianto saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (21/4).
Menurutnya ada banyak pelajar dan mahasiswa asal Kalteng yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa atau daerah lainnya yang mungkin saja ingin pulang ke kampung halaman untuk menikmati liburan bersama keluarga. Apalagi pada momen perayaan Idulfitri. “Jika ingin pulang kampung dan harus tes RT-PCR, terlalu berat beban mereka dan orang tua, kenapa tidak dibiayai oleh daerah, kan bisa saja minta bantu biayanya dari provinsi. Kalau untuk pencegahan penyebaran, kami pikir sudah cukup dilakukan dengan antigen, vaksin, dan penerapan protokol kesehatan selama ini, itu sudah termasuk mengurangi dan mengendalikan penyebarannya, kami minta ini (kebijakan) dievaluasi, berikanlah perlakuan khusus bagi mahasiswa dan pelajar yang menempuh pendidikan di luar daerah,” ucap Suprianto. (bah/ce/ala/ami)
SAMPIT-Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Suprianto memberikan respons atas SE gubernur terkait ketentuan khusus perjalanan orang masuk ke wilayah Kalteng.
Ia menilai masih ada kekurangan dalam surat edaran tersebut yang harus dievaluasi. Dari beberapa poin yang sudah ditentukan dan dituangkan dalam surat edaran itu, menurutnya belum ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang dalam kategori kurang mampu (miskin), dan juga perlakuan khusus terhadap para pelajar dan mahasiswa yang saat ini sedang menimba ilmu di luar Kalteng.
“Kami sudah mempelajari surat edaran tersebut, kami minta agar dievaluasi lagi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu yang mungkin bekerja di luar daerah kita ini, juga bagi para pelajar serta mahasiswa yang menimba ilmu di Pulau Jawa, apalagi ini momentum libur, tentunya mereka juga ingin pulang ke kampung halaman, kalau mesti harus menanggung biaya RT-PCR dan lainnya, kami pikir kebijakan ini kurang tepat,” ujar Suprianto saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (21/4).
Menurutnya ada banyak pelajar dan mahasiswa asal Kalteng yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa atau daerah lainnya yang mungkin saja ingin pulang ke kampung halaman untuk menikmati liburan bersama keluarga. Apalagi pada momen perayaan Idulfitri. “Jika ingin pulang kampung dan harus tes RT-PCR, terlalu berat beban mereka dan orang tua, kenapa tidak dibiayai oleh daerah, kan bisa saja minta bantu biayanya dari provinsi. Kalau untuk pencegahan penyebaran, kami pikir sudah cukup dilakukan dengan antigen, vaksin, dan penerapan protokol kesehatan selama ini, itu sudah termasuk mengurangi dan mengendalikan penyebarannya, kami minta ini (kebijakan) dievaluasi, berikanlah perlakuan khusus bagi mahasiswa dan pelajar yang menempuh pendidikan di luar daerah,” ucap Suprianto. (bah/ce/ala/ami)
