PALANGKA RAYA-Tahun ini kemarau panjang diprediksi akan melanda seluruh wilayah Indonesia. Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun kerap terjadi tiap musim kemarau tiba. Kalimantan Tengah (Kalteng) termasuk provinsi yang rawan terjadi karhutla. Presiden RI Joko Widodo sudah memberikan peringatan kepada semua daerah untuk mempersiapkan berbagai hal sebagai langkah pencegahan. Mulai dari amunisi atau anggaran hingga persiapan lain untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) sudah melakukan persiapan mencegah karhutla selama musim kemarau tahun ini.
“Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, kemarau panjang memang sudah diperkirakan dari tahun kemarin. Dalam rapat-rapat teknis tentang itu, seluruh provinsi yang rawan terjadi karhutla mulai mempersiapkan langkah-langkah pencegahan,” ungkap Kepala BPBPK Kalteng Falery Tuwan kepada Kalteng Pos melalui pesan WhatsApp, Senin (23/1).
Langkah-langkah persiapan untuk antisipasi karhutla antara lain dengan mulai memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, sosialisasi, patroli, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), serta menyiapkan sarana prasarana. Persiapan melibatkan stakeholder terkait seperti TNI, Polri, BPBD kabupaten/kota, dinas lingkungan hidup, dan dinas kehutanan.
Pada awal tahun saja telah muncul hotspot atau titik panas pada beberapa daerah di wilayah barat Kalteng. Bahkan sudah ada kejadian kebakaran meski masih dalam skala kecil.
“Terkait itu kami sudah adakan rapat dengan BPBD kabupaten yang bersangkutan, seperti Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Daerah yang terpantau sudah ada banyak hotspot dianjurkan untuk menaikkan status menjadi siaga darurat,” tuturnya.
Pihaknya juga akan menambah beberapa sarana prasarana untuk menunjang penanggulangan bencana di daerah-daerah, seperti truk tangki, mesin pompa air, dan sepeda motor modifikasi yang dilengkapi pemadam minim. Amunisi atau anggaran provinsi dan kabupaten diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Selain itu, kebakaran yang terjadi di tengah hutan akan cukup menyulitkan petugas dalam proses memadamkan api karena akses yang begitu sulit. Untuk itu gubernur meminta BPBPK untuk menyiapkan administrasi untuk meminjam helikopter water bombing.
“Gubernur telah memerintahkan untuk mengurus administrasi peminjaman helikopter water bombing, rencananya sebanyak 3 unit yang dipinjam,” bebernya.
Menurut Falery, wilayah yang akan mendapat perhatian lebih adalah wilayah barat, karena saat ini sudah muncul sejumlah hotspot dan beberapa kebakaran lahan maupun hutan. (irj/ce/ala)
