Jumat, November 22, 2024
31.2 C
Palangkaraya

Ini Kata Pengurus Aula Masjid Darussalam terkait Batalnya Acara Rocky Gerung

PALANGKA RAYA- Pertemuan Rocky Gerung dengan mahasiswa Palangka Raya digelaran ‘Diskusi Akal Sehat’ batal. Hal itu dikarenakan pengurus Aula Masjid Darussalam, tempat diselenggarakannya agenda itu melarang adanya kegiatan itu.

Hal ini setelah adanya rilis yang disampaikan oleh pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Palangka Raya bahwa agenda tersebut batal setelah adanya pemanggilan pihak panitia oleh pengurus Masjid Raya Darussalam Palangka Raya.

Dalam rilis itu menyebutkan, pihak pengurus masjid beralasan bahwa Rocky Gerung merupakan pengkritik pemerintah. Sedangkan Aula Masjid Darussalam adalah milik pemerintah.

Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Prof Dr Khairil Anwar pun tak menampik di balik alasan itu adalah sosok Rocky Gerung yang menjadi pengisi acaranya. Ia mengaku baru mengetahui bahwa yang akan mengisi acara tersebut Rocky Gerung satu hari sebelum diselenggarakan diskusi akal sehat itu.

Masjid Raya Darussalam itu merupakan masjid yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka dari itu untuk meminjam aula yang ada maka prosedur yang harus dilalui. Kharil mengaku pihak terkait sudah mengisi formulir sebagai salah satu syarat, namun surat pemberitahuan belum ada masuk dan sampai ke pengurus.

Baca Juga :  Waspada Bara di Lahan Gambut

“Yang namanya aula itukan karena itu bersifat bisnis biasanya kalau ada yang minjam itu mengisi formulir dan itu sudah deal, namun suratnya belum masuk ke saya,” tegas Prof Khairil.

Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa sebelum pihak panitia itu ingin menggunakan Aula IAIN Palangka Raya, namun ditolak karena yang menjadi pembicara adalah Rocky Gerung.

“Pada saat pinjam aula, kami tahunya itu seperti event biasa. Nah setelah sehari sebelum acara baru mengetahui bahwa yang mengisi adalah Rocky Gerung, nah inikan bahasannya politik,” tegas mantan Rektor IAIN Palangka Raya itu.

Ia menegaskan bahwa masjid tersebut milik pemerintah. Namun yang hadir menjadi pembicara merupakan orang yang sering melakukan kritik terhadap pemerintah.

“Jadi ini salah satu untuk menjaga kondisivitas yang ada di Kalteng, khususnya Palangka Raya, karena masjid inikan masjid umat,”tegas Khairil yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Provinsi Kalteng.

Baca Juga :  NU Kalteng Kutuk Teror Bom Makassar

Saat dikonfirmasi kepada Rektor IAIN Palangka Raya Prof Dr Dakhoir, dia mengatakan belum menerima surat izin penyelenggaraan agenda tersebut.

“Saya belum menemukan surat izin, terutama perbaharuan izin atau menghadap lah,” tegas Dakhoir.

Ia juga menyebutkan bahwa kalau memang ingin diselenggarakan terlebih dahulu untuk didiskusikan. Hal ini untuk melihat sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan terhadap perbaikan akademik.

“Jadi intervensi yang saya berikan yakni dalam bentuk menasehati, karena mereka adalah mahasiswa kami yang melakukan kegiatan, jadi pihak kampus tidak boleh melepaskan atau membiarkan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa intervensi selanjutnya yang diberikan adalah bagaimana mencari solusi terhadap kegiatan itu.

“Yang perlu diketahui kampus ini adalah kampus merah putih, dimana kampus ini milik negara kita, oleh karena itu jangan ada warna-warna, jadikan nanti masuk banyak warna-warna kan jadinya nanti ramai, padahal kampus ini milik pemerintah bukan milik organisasi, golongan ataupun partai. Jadi saya itu bagaimanapun menjaga objektivitas untuk menjaga sedini mungkin,” tegasnya.(irj/ram)

PALANGKA RAYA- Pertemuan Rocky Gerung dengan mahasiswa Palangka Raya digelaran ‘Diskusi Akal Sehat’ batal. Hal itu dikarenakan pengurus Aula Masjid Darussalam, tempat diselenggarakannya agenda itu melarang adanya kegiatan itu.

Hal ini setelah adanya rilis yang disampaikan oleh pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Palangka Raya bahwa agenda tersebut batal setelah adanya pemanggilan pihak panitia oleh pengurus Masjid Raya Darussalam Palangka Raya.

Dalam rilis itu menyebutkan, pihak pengurus masjid beralasan bahwa Rocky Gerung merupakan pengkritik pemerintah. Sedangkan Aula Masjid Darussalam adalah milik pemerintah.

Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Prof Dr Khairil Anwar pun tak menampik di balik alasan itu adalah sosok Rocky Gerung yang menjadi pengisi acaranya. Ia mengaku baru mengetahui bahwa yang akan mengisi acara tersebut Rocky Gerung satu hari sebelum diselenggarakan diskusi akal sehat itu.

Masjid Raya Darussalam itu merupakan masjid yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka dari itu untuk meminjam aula yang ada maka prosedur yang harus dilalui. Kharil mengaku pihak terkait sudah mengisi formulir sebagai salah satu syarat, namun surat pemberitahuan belum ada masuk dan sampai ke pengurus.

Baca Juga :  Waspada Bara di Lahan Gambut

“Yang namanya aula itukan karena itu bersifat bisnis biasanya kalau ada yang minjam itu mengisi formulir dan itu sudah deal, namun suratnya belum masuk ke saya,” tegas Prof Khairil.

Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa sebelum pihak panitia itu ingin menggunakan Aula IAIN Palangka Raya, namun ditolak karena yang menjadi pembicara adalah Rocky Gerung.

“Pada saat pinjam aula, kami tahunya itu seperti event biasa. Nah setelah sehari sebelum acara baru mengetahui bahwa yang mengisi adalah Rocky Gerung, nah inikan bahasannya politik,” tegas mantan Rektor IAIN Palangka Raya itu.

Ia menegaskan bahwa masjid tersebut milik pemerintah. Namun yang hadir menjadi pembicara merupakan orang yang sering melakukan kritik terhadap pemerintah.

“Jadi ini salah satu untuk menjaga kondisivitas yang ada di Kalteng, khususnya Palangka Raya, karena masjid inikan masjid umat,”tegas Khairil yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Provinsi Kalteng.

Baca Juga :  NU Kalteng Kutuk Teror Bom Makassar

Saat dikonfirmasi kepada Rektor IAIN Palangka Raya Prof Dr Dakhoir, dia mengatakan belum menerima surat izin penyelenggaraan agenda tersebut.

“Saya belum menemukan surat izin, terutama perbaharuan izin atau menghadap lah,” tegas Dakhoir.

Ia juga menyebutkan bahwa kalau memang ingin diselenggarakan terlebih dahulu untuk didiskusikan. Hal ini untuk melihat sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan terhadap perbaikan akademik.

“Jadi intervensi yang saya berikan yakni dalam bentuk menasehati, karena mereka adalah mahasiswa kami yang melakukan kegiatan, jadi pihak kampus tidak boleh melepaskan atau membiarkan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa intervensi selanjutnya yang diberikan adalah bagaimana mencari solusi terhadap kegiatan itu.

“Yang perlu diketahui kampus ini adalah kampus merah putih, dimana kampus ini milik negara kita, oleh karena itu jangan ada warna-warna, jadikan nanti masuk banyak warna-warna kan jadinya nanti ramai, padahal kampus ini milik pemerintah bukan milik organisasi, golongan ataupun partai. Jadi saya itu bagaimanapun menjaga objektivitas untuk menjaga sedini mungkin,” tegasnya.(irj/ram)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/