PALANGKA RAYA-Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Upaya menciptakan pemilu damai dan bebas unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) harus dilakukan. Untuk itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalteng menggelar deklarasi pemilu damai dan silaturahmi kebangsaan di Aula Kanwil Kemenag Kalteng, Selasa (25/6).
Kegiatan yang digagas FKUB tersebut didukung penuh Pemerintah Provinsi Kalteng dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalteng. Dalam kegiatan itu, seluruh peserta yang hadir melakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai bebas dari unsur SARA.
Turut mendatangani deklarasi pemilu damai dari perwakilan MUI, PWNU, PW Muhammadiyah, LDII, PGI, PGLII, Keuskupan Palangka Raya, PHDI, MBAHK, dan Permabudi Kalteng. Pada momen itu, ditayangkan pula video pernyataan sikap mengenai pilkada damai oleh para pimpinan lembaga/ormas keagaman tersebut.
Disampaikan Ketua FKUB Kalteng Bulkani, tujuan dilaksanakannya deklarasi pemilu damai adalah meningkatkan komitmen semua pihak, khususnya tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat untuk dapat memelihara kerukunan dalam semua momen.
“Salah satunya adalah momen pemilihan umum, dengan begitu kita semua dapat menciptakan pilkada yang damai, bebas dari unsur SARA,” ujarnya.
Acara deklarasi pemilu damai ini menjadi sarana pertemuan stakeholders dan mitra kerja FKUB dalam menguatkan peran FKUB, merawat kerukunan umat beragama di tengah keberagaman. “Semoga dengan kegiatan ini, nantinya di kabupaten/kota se-Kalteng akan dilaksanakan acara serupa untuk mendorong pilkada damai yang bebas unsur SARA,” ucapnya.
Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalteng H Noor Fahmi, kegiatan ini merupakan langkah inisiasi dari FKUB yang perlu didukung oleh semua pihak, dalam rangka menciptakan harmonisasi dan kedamaian di Provinsi Kalteng.
“Karena ini FKUB dan terdapat label agama, tentunya kami sangat berperan sekali terkait kegiatan ini dan memberikan dukungan sepenuhnya pasca kegiatan, karena mengundang organisasi-organisasi keagamaan, pemerintah, dan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi perlu ada kesepakatan bersama dan dideklarasikan, kemudian didukung juga kabupaten/kota,” ungkapnya.
Untuk pemilu tahun ini, Kanwil Kemenag menekankan pentingnya moderasi beragama. “Umat beragama harus bersifat moderat, menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, baik perbedaan pilihan maupun perbedaan agama, jangan dipermasalahkan, karena siapa pun yang terpilih nanti akan didukung oleh semua,” tuturnya.
Noor Fahmi berharap masyarakat berperan aktif untuk menciptakan pemilu damai. “Ketika melihat ada yang tidak benar, proaktiflah melakukan pencegahan, jangan diam saja, semua unsur berperan aktif untuk melakukan pencegahan potensi-potensi yang memungkinkan perpecahan antarumat,” tegasnya.
Deklarasi tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif di kalangan para pendukung maupun peserta pilkada. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan suasana dan stabilitas keamanan menjelang maupun pascapilkada sebagaimana tertuang dalam deklarasi. “Mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai, sejuk, dan bermartabat perlu kerja sama dari berbagai pihak, kami berharap kita saling mendukung, menyukseskan penyelenggaraan pemilu,” tutur Noor Fahmi.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Katma F Dirun, yang pada kesempatan tersebut hadir mewakili Gubernur Kalteng, sependapat bahwa pilkada damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen, mulai dari tataran individu hingga pemerintah, berkomitmen menjaga situasi kondusif dan keamanan selama pelaksanaan pilkada 2024.
“Pilkada damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, tetapi sebagai ikhtiar nyata untuk menciptakan atmosfer kondusif selama rangkaian tahapan pilkada,” ujarnya.
FKUB bersama ormas keagamaan, organisasi adat, dan pemprov sangat berharap besar dalam menciptakan pemilu damai yang rukun dan bebas dari unsur SARA.
“Menjadi komitmen semua anak bangsa bahwa pilkada serentak harus terlaksana dengan damai, sukses, bebas, dan rahasia. Partisipasi dari masyarakat luas, terutama para pemilik hak suara akan sangat menentukan. Mari kita berbondong bondong datang ke TPS dan menggunakan hak pilih kita. Dengan begitu pemilu damai bisa meningkatkan nilai demokrasi di Kalimantan Tengah,” tandasnya. (zia/ce/ala)
