Dari Kunjungan Kerja Mentan RI ke Kalteng
Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat kembali suntikan dana melalui kebijakan pemerintah pusat di sektor pertanian. Program itu adalah optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi seperti yang digagas baru-baru ini. Pemerintah daerah pun menyambut baik program itu, karena daerah ingin berkontribusi dalam produksi beras nasional.
AKHMAD DHANI, Palangka Raya
PROGRAM optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi ini untuk memenuhi ketersediaan beras di skala regional hingga nasional dengan cita-cita pemenuhan target swasembada. Untuk memastikan program ini bisa berjalan maksimal, Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman rutin melakukan kunjungan kerja ke Kalteng.
Rabu (28/8/2024), Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau lokasi pengembangan optimalisasi lahan di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Saat diwawancarai wartawan, Amran menyebut Kementerian Pertanian akan mengembangkan lahan pertanian padi di Kalteng seluas setengah juta hektare (ha) atau 500 ribu ha.
“Kami rancang minimal 500 ribu hektare, syukur-syukur bisa mencapai satu juta. Anggaran sudah kami siapkan. Mudah-mudahan dalam satu hingga dua minggu ke depan sudah mulai bekerja,” ujarnya.
Amran menegaskan bahwa urusan pangan merupakan masalah krusial dan mendesak. Karena itu, pihaknya ingin bergerak cepat menyelesaikan tugas di sektor pertanian sesuai arahan Presiden Joko Widodo maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia berharap dalam dua hingga tiga tahun ke depan, lumbung pangan di Indonesia bisa menjadi kenyataan.
“Tidak ada proyek yang tidak punya kendala, tetapi kita harus optimistis ini bisa berhasil,” tuturnya.
Sehari setelah berkunjung ke Kapuas, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran memimpin rapat koordinasi bertajuk “Optimasi Lahan Food Estate Padi Nasional di Kalteng Tahun 2024”. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa sejak 2017 lalu pihaknya sudah mengusulkan ke Presiden RI terkait penggarapan proyek strategis nasional (PSN) food estate di wilayah Kalteng.
“Itu kami ajukan dalam rapat terbatas yang dihadiri langsung oleh Presiden, Wapres, Menko, dan seluruh menteri kabinet,” beber Sugianto.
Kemudian, tahun 2020 program food estate ini mulai dijalankan di Kalteng. Dikatakan Sugianto, sebelum proyek ini digarap, ia bersama Menteri Pertanian sudah sering berkeliling di lahan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) yang ada di Kalteng. Menurutnya, lahan-lahan itu sudah semestinya dimanfaatkan menjadi lahan produktif untuk pengembangan komoditas tanaman pangan.
“Kenapa kami usulkan sejak tahun 2017? Karena makin banyak penduduk, kebutuhan akan beras pun makin tinggi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Gubernur meminta jajarannya untuk memberikan data akurat berkenaan kondisi lahan bekas PLG di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Menurutnya, kebanyakan lahan bekas PLG itu merupakan lahan tidur yang bisa dimanfaatkan menjadi lokasi pertanian baru.
“Silakan didata berapa banyak potensi lahan dari bekas PLG itu, setelah tahu datanya, bisa kita usulkan untuk dijadikan lokasi pengembangan cetak sawah baru,” kata Sugianto di hadapan jajaran perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal terkait tingkat provinsi.
Upaya ini, lanjut orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini, tidak lain untuk mewujudkan kedaulatan pangan Kalteng khususnya dan nasional umumnya. Ia tidak menampik bahwa proyek ini memang sempat mengalami sejumlah kendala. Apalagi dengan kencangnya kritik dari para aktivis lingkungan ihwal megaproyek ini.
“Saya bersyukur Kalteng dipercayakan untuk menjalankan proyek ini. Kalau mau kritik gubernur, silakan. Saya percaya semua kita ingin mewujudkan daulat pangan. Jangan sampai kita selalu impor beras dari negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja,” tegasnya.
Menurut Sugiatno, sudah semestinya negara besar seperti Indonesia bisa memproduksi lebih banyak beras dan membentuk kedaulatan panga. “Kita ini negara besar dan punya enduduk terbanyak di dunia,” pungkasnya. (*/ce/ala)
