Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Bidang Kesejahteraan Rakyat Hj Siti Nafsiah menyebut bahwa pemahaman masyarakat terkait bahaya Covid-19 masih kurang. Ditambah lagi dengan beredarnya isu konspirasi pro dan kontra terkait Covid-19 serta merebaknya hoaks soal dampak vaksinasi membuat masyarakat bingung dalam bersikap.
“Ketegasan sanksi juga perlu lebih ditingkatkan. Sebab ada kejenuhan dan kelelahan secara psikis karena lamanya wabah ini berlangsung, membuat sebagian masyarakat nekat menembus bahaya,” ungkapnya.
Banyak daerah yang dalam keadaan tidak baik-baik. Karena itu kesadaran masyarakat perlu terus didorong. Pemerintah pun lebih ekstra lagi dalam mengingatkan dan mendukung kesadaran masyarakat. Semestinya aktivitas kehidupan masyarakat harus sesuai protokol kesehatan.
“Berbagai fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa yang terjadi sekarang bukan kekebalan kelompok melainkan kebebalan kelompok,” serunya.
Senada diucapkan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto. Ia meminta agar penerapan PPKM Mikro diperketat lagi. Terlebih saat ini sebaran kasus positif Covid-19 cukup tinggi.
“Pemerintah harus memikrokan lagi PPKM Mikro dari ruang lingkup paling kecil hingga besar,” ucapnya.
Berkaca dari situasi dan kondisi saat ini, pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah dan pemangku kebijakan menerapkan work from home (WFH) sampai situasi terkendali lagi.
Selain itu, politikus PDIP itu menyarankan kepada pemerintah daerah agar menutup sementara waktu tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dengan memberlakuan dua hal tersebut, maka bukan tidak mungkin sebaran Covid-19 akan perlahan berkurang, karena otomatis mobilitas masyarakat dibatasi. (nue/sja/ahm/abw/ce/ram)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Bidang Kesejahteraan Rakyat Hj Siti Nafsiah menyebut bahwa pemahaman masyarakat terkait bahaya Covid-19 masih kurang. Ditambah lagi dengan beredarnya isu konspirasi pro dan kontra terkait Covid-19 serta merebaknya hoaks soal dampak vaksinasi membuat masyarakat bingung dalam bersikap.
“Ketegasan sanksi juga perlu lebih ditingkatkan. Sebab ada kejenuhan dan kelelahan secara psikis karena lamanya wabah ini berlangsung, membuat sebagian masyarakat nekat menembus bahaya,” ungkapnya.
Banyak daerah yang dalam keadaan tidak baik-baik. Karena itu kesadaran masyarakat perlu terus didorong. Pemerintah pun lebih ekstra lagi dalam mengingatkan dan mendukung kesadaran masyarakat. Semestinya aktivitas kehidupan masyarakat harus sesuai protokol kesehatan.
“Berbagai fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa yang terjadi sekarang bukan kekebalan kelompok melainkan kebebalan kelompok,” serunya.
Senada diucapkan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto. Ia meminta agar penerapan PPKM Mikro diperketat lagi. Terlebih saat ini sebaran kasus positif Covid-19 cukup tinggi.
“Pemerintah harus memikrokan lagi PPKM Mikro dari ruang lingkup paling kecil hingga besar,” ucapnya.
Berkaca dari situasi dan kondisi saat ini, pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah dan pemangku kebijakan menerapkan work from home (WFH) sampai situasi terkendali lagi.
Selain itu, politikus PDIP itu menyarankan kepada pemerintah daerah agar menutup sementara waktu tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dengan memberlakuan dua hal tersebut, maka bukan tidak mungkin sebaran Covid-19 akan perlahan berkurang, karena otomatis mobilitas masyarakat dibatasi. (nue/sja/ahm/abw/ce/ram)
