Selain bebas malaria, tahun ini Kalteng juga sudah bebas kaki gajah, artinya tidak lagi ditemukan kasus cacing pita yang masuk pada pembuluh darah. Yang dikatakan bebas yakni tidak terjadi penyakit asli dari Kalteng.
“Tetapi untuk kasus impor, misalkan ada orang datang ke Kalteng dengan membawa penyakit tersebut masih ada,” tegasnya.
Suyuti menyebut, prevalensi stunting di Kalteng pada 2021 ini juga mengalami penurunan. Pasalnya, berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia, prevalensi stunting di Kalteng telah menurun dari 32,3 persen pada 2019 menjadi 27,4 persen pada 2021.
“Kalteng sudah tidak lagi masuk kelompok lima besar provinsi dengan angka stunting tertinggi. Sekarang Kalteng sudah berada diurutan ke 20 terendah sekaligus keluar dari label merah provinsi dengan stunting tertinggi,” ucapnya.
Suyuti Syamsul menyebut, untuk regional Kalimantan, prevalensi stunting di Kalteng hanya kalah dari Kalimantan Timur. Memang, penurunan prevalensi stunting di Kalteng tidak lepas dari komitmen Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran.
Berkenaan dengan pembinaan kesehatan, pihaknya menyebut saat ini dari seluruh kabupaten/kota se- Kalteng ada satu Kabupaten yang sudah ditetapkan sebagai kabupaten sehat, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Pihaknya berharap tahun depan ada tambahan kabupaten/kota di Kalteng yang ditetapkan sebagai kabupaten sehat.
“Kami juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan terkait pembinaan kesehatan kerja dan pekerja perempuan,” ujarnya.
Suyuti menyebut, berkenaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, hingga saat ini jumlah tempat tidur di Kalteng sudah sangat ideal. Artinya, apabila mengacu pada setiap 1.000 penduduk ada satu tempat tidur, itu sudah tercukupi. Begitupun dengan tenaga kesehatan (Nakes), dari sisi rasio sudah cukup bagus terutama untuk perawat dan dokter.
“Dinkes provinsi sebagai pelayan kesehatan bertugas menyiapkan pelayanan kesehatan lintas kabupaten, saat ini kita sudah memiliki RS dr Doris Sylvansu dan RS jiwa, kami akan berkembang membangun rumah sakit milik provinsi di wilayah barat,” ucapnya.
Dikatakannya, tahun ini pihaknya sudah menyiapkan dan menyelesaikan detail engineering design (DED) untuk pembangunan RS milik provinsi di wilayah barat. Mengingat, fungsi kesehatan di tingkat provinsi itu menyiapkan layanan kesehatan antar kabupaten. Kalau hanya ada di Palangka Raya saja maka fungsi itu akan terlalu jauh dijangkau oleh daerah-daerah wilayah barat maupun timur.
“Dengan demikian setelah dibangun RS di wilayah barat nanti akan dikembangkan RS milik provinsi di wilayah timur, karena memang itu menjadi tanggung jawab provinsi untuk membangun RS,” jawabnya.
Pihaknya menyebut, untuk fokus 2022 akan mendorong agar capaian-capaian pada 2021 ini terus ditingkatkan, misal saja mendorong daerah yang belum bebas malaria, kemudian mendorong juga kabupaten/kota se-Kalteng ini agar bisa menjadi kabupaten sehat. “Provinsi juga menanggung sharing iuran bagi peserta BPJS Kesehatan di Kalteng untuk 600.000 orang Tahun 2021 ini,” singkatnya.
