PALANGKA RAYA-Melonjaknya kasus Covid-19 di Kalteng beberapa pekan terakhir membuat pemerintah terus memacu program vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menargetkan paling tidak 70 persen warga dari 2,7 juta penduduk di Bumi Tambun Bungai sudah menerima vaksinasi. Paling tidak Oktober 2021 mendatang penyuntikan vaksin sudah tuntas kepada semua sasaran penerimanya.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran memang menargetkan vaksinasi ini pada Desember mendatang sudah mencapai 100 persen. “Namun itu bisa dipercepat sampai Oktober. Semua itu juga tergantung vaksin dan menyiapkan langkah-langkah termasuk petugas vaksinasi,” kata Sugianto Sabran, kemarin (29/6)
Oleh sebab itu, tegas gubernur, masyarakat yang belum divaksin agar mendatangi tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk mengikuti vaksinasi yang telah ditunjuk pemerintah kabupaten kota dan provinsi.
“Saya pastikan vaksin ini sangat aman dan orang tua saya juga telah mengikuti vaksin sebanyak dua kali. Sehingga hal itu diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat lain agar tidak perlu takut divaksin,” ujarnya.
Pemprov Kalteng sendiri telah melakukan persiapan untuk vaksinasi masyarakat di atas 18 tahun. Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul bahwa yang dimaksud herd immunity itu apabila terjadi kekebalan tubuh pada 70 persen dari populasi penduduk. Sehingga, target di Kalteng untuk mencapai herd immunity sebagaimana yang direkomendasikan pemerintah dan WHO yakni 1,8 juta jiwa dari 2,6 juta populasi penduduk.
“Padahal, usia 18 tahun ke atas di Kalteng itu juga berada di angka 1,8 juta jiwa dari 2,6 juta penduduk. Tentu hal ini menjadi ringan untuk mencapai target karena apabila 1,8 juta jiwa yang berusia di atas 18 tahun sudah divaksin maka Kalteng sudah bisa suntikan 100 persen vaksin Covid-19 ini,” ungkapnya.
Dijelaskannya, dosis yang dialokasikan untuk Kalteng itu berada di angka 1,9 juta orang atau 3,8 juta dosis. Sehingga, pada dasarnya Kalteng ini kelebihan dosis, namun dengan tidak mempertimbangkan fakta bahwa adanya penduduk yang tidak memiliki NIK atau penduduk pendatang di Kalteng yang belum terdaftar sebagai penduduk Kalteng.
