Terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Palangka Raya (UPR) Fitria Husnatarina mengharapkan agar, pemerintah konsisten menerapkan pola kebijakan berfokus pada prioritas pengembangan kapasitas digitalisasi, meng update dan meng upgrade secara kontinu kebijakan-kebijakan pro UMKM dan memperkuat kebijakan-kebijakan pada sektor perkebunan, pertambangan serta sektor komoditas utama lainnya di Kalteng.
“Pola kebijakan ekonomi yang harus terus secara konsisten diterapkan adalah pola kebijakan, tentunya jika pemerintah mau mengupayakan dukungan dari input berlanjut kepada proses dan menuju kepada output dan nanti berujung kepada outcome,” ujar Fitria dalam keterangan tertulisnya kepada Kalteng Pos, kemarin.
Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR ini sektor usaha yang perlu dukungan penuh dari pemerintah antara lain sektor usaha yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam jumlah besar seperti UMKM. “Walaupun ini termasuk sektor informal, tetapi peran pemerintah menjadi pemacu sekaligus pemicu gerakan-gerakan strategis bagi UMKM dan kewirausahaan,” terangnya.
Sektor usaha lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kalteng usaha lainnya adalah sektor-sektor usaha yang dalam siklus perekonomian menimbulkan dampak minimal terhadap kerusakan lingkungan, misalnya eco-tourism, dan sektor lainnya yang mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Sedangkan bentuk dukungan riil yang bisa diberikan pemerintah kepada sektor usaha tersebut antara lain terkait kebijakan bantuan pendanaan bagi UMKM dan start-up bisnis. Kemudian dukungan pemasaran berupa kebijakan membeli, memakai, mengkonsumsi serta mempromosikan produk-produk yang dikembangkan UMKM dengan intervensi penuh.
“Yakin bahwa dengan intervensi pemerintah akan terbuka luas peluang UMKM Kalteng mejangkau pasar global,” ujarnya.
Kebijakan riil lainnya yang diharapkan mampu dilakukan pemerintah daerah adalah membangun infrastruktur industrialisasi bagi produk-produk komoditas bahan mentah yang harga pasar globalnya cukup fluktuatif.
“Dengan industrialisasi maka kita sudah mampu meningkatkan daya jual produk dan menjangkau pasar yang lebih luas tentunya dengan harga yang kompetitif,” ucapnya.
Ketika ditanya kan kelemahan perekonomian Kalteng saat ini Fitria menyebutkan bahwa Kalteng masih berfokus dan tergantung pada primadona ekspor bahan baku/ bahan mentah. Ketergantungan terhadap nilai ekspor barang mentah ini lah yang menyebabkan daya kompetitif dari ekspor bahan mentah dari Kalteng itu sendiri menjadi sangat lemah. Terlebih lagi dalam masalah eksport bahan mentah ini posisi Kalteng sendiri disebut nya hanya merupakan pihak penerima harga ( price taker) dan bukan pihak yang bisa menentukan harga (price maker).
Apalagi sebagai mana umum kelemahan dari bahan mentah atau bahan baku yakni mempunya durasi usang karena bahan bahan tersebut harus segera dipakai, atau dikonsumsi, atau diproses agar bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Sehingga jika terjadi kendala dalam jalur distribusi dari bahan mentah tersebut , maka akan ada kerugian besar yang harus dialami perusahaan/pelaku bisnis.
