Menurut Fitria, proyeksi kedepan yang harus menjadi perhatian pemerintah kalteng adalah bagaimana kuantitas maupun kualitas dari dukungan riil pemerintah ini harus terukur dan diinterpretasikan dalam perencanaan yang mampu memprediksi variabel makro maupun mikro tidak hanya dalam lingkup Indonesia, tetapi juga aktivitas pasar global kedepan.
Fitria menyarankan pemprov mampu mandiri dalam semua kapasitas demand dan supply barang. “Mengutip kata “swasembada” nyatanya tidak bisa dihindari bahwa keberlangsungan perekonomian kalimantan tengah ditentukan dari seberapa mampu kita berinovasi, bukan (dengan) melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan- kebiasaan masa lalu, tapi berlomba-lomba menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru, pasar baru, konsumen baru dan sektor perekonomian yang baru,” katanya.
“Saya percaya bahwa tidak ada daerah yang miskin atau tidak maju, yang ada adalah daerah yang kurang mampu membaca pergerakan perubahan dan menuangkannya kedalam perencanaan yang inovatif,” ujarnya.
Dua Kabupaten Zona Hijau
Tim Satgas Covid-19 Kalteng meriliskan bahwa saat ini Kalteng memiliki dua kabupaten yang sudah berzona hijau. Setelah sebelumnya Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dinyatakan zona hijau, kini bertambah Kabupaten Murung Raya (Mura) dinyatakan zona hijau.
“Ada satu kabupaten yang bertambah berada di zona hijau, artinya tidak ada kasus Covid-19 yaitu Kabupaten Barsel dan Mura,” kata Ketua Pelaksana Harian Satgas Covid-19 Kalteng Falery Tuwan, Kamis (30/12).
Diungkapkannya, untuk kabupaten/kota yang masih berada di zona kuning dengan risiko rendah yakni Barito Utara, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, Barito Timur, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kapuas dan Sukamara.
“Kami terus mengingatkan kepada tim Satgas Penanganan Covid-19 di kabupaten/kota untuk terus meningkatkan upaya pengendalian Covid-19 serta percepatan vaksinasi,” ucapnya, kemarin.
Sementara itu, Ketua Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Kalteng Rini Fortina mengatakan, terkait dengan jumlah target yang ditetapkan, Kabupaten Kapuas merupakan daerah yang memiliki target paling tinggi. Kemudian yang perlu dilihat yakni percepatan daerah melakukan vaksinasi.
“Dari sisi petugas yang diterjunkan juga perlu dilihat, jika dibandingkan dengan daerah lain juga harus dilihat apakah juga memiliki kecukupan sumber daya yang sama,” ucapnya.
Selain itu, juga melihat kondisi daerah, apakah mudah dijangkau atau tidak dan juga budaya masyarakat terhadap penerimaan vaksin. Untuk itu, langkah yang bisa dilakukan oleh daerah juga tergantung kepala daerah.
“Peran kepala daerah sangat besar, kepala daerah yang lebih tahu sikap masyarakatnya dan perlu dorongan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, terhadap kabupaten yang masih belum maksimal dalam pendataan sasaran hingga alokasi vaksin, pihaknya berharap agar kabupaten/kota mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, sehingga menghindari terjadinya kedaluarsa vaksin.
