SUKAMARA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara kembali melakukan penanaman mangrove. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi mangrove tahun 2021 yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebagai salahkan satu upaya untuk mendukung program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi Covid-19.
Penanaman perdana percepatan rehabilitasi mangrove kali ini pusatkan di wilayah Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, dipimpin lansung oleh Bupati Sukamara H Windu Subagio, Kamis (11/11).
Bupati Sukamara H Windu Subagio dalam sambutannya mengatakan, masa pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini, namun keadaannya mulai berangsur membaik hal ini berkat usaha pemerintah mulai dari latar pusat sampai ke daerah dan dan dan juga karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat.
“Walaupun demikian dampak ekonomi bagi masyarakat akibat pandemi ini tidak serta-merta langsung hilang, program pemulihan ekonomi nasional ataupun yang diawali dari tahun 2020 ini, tetap terus dilanjutkan untuk mengurangi dampak ekonomi tersebut,” ujar Windu, di sela-sela kegiatanya saat penanaman perdana percepatan rehabilitasi mangrove.
Bupati menjelaskan, Kabupaten Sukamara menjadi salah satunya daerah yang diberikan kepercayaan untuk menerima program bantuan percepatan rehabilitasi mangrove dengan total luasan lahan sebanyak 500 hektare, yang terbagi di tujuh desa, dan 1 kelurahan se-Kabupaten Sukamara.
“Alhamdulillah untuk tahun ini badan restorasi gambut dan mangrove sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat melalui BPDASHL Kahayan, sebagai pelaksana masih memberikan kepercayaan untuk kita warga di Kabupaten Sukamara, melalui kegiatan penanaman mangrove seluas 100 hektare di Desa Sungai Pasir ini,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan ini dianggap penting karena berdasarkan data tahun 2018 potensi hutan mangrove yang kritis di Kabupaten Sukamara mencapai sekitar 1400 hektare. “Oleh karena itu kami berharap bisa mendapatkan kegiatan serupa baik melalui program pemulihan ekonomi nasional ataupun program reguler rehabilitasi hutan dan lahan,” pungkasnya. (lan/ram)
