YOGYAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs Muhlis didampingi Ketua DPRD, Hj Mery Rukaini serta Penjabat Sekda, Jufriansyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah yang diselenggarakan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kegiatan yang berlangsung, di Jogja Expo Center Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).
Kegiatan dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai provinsi, diantaranya di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Rakor ini bertujuan memperkuat komitmen kepala daerah, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, terutama setelah dilantik.
Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis menegaskan, bahwa Pemkab Barito Utara berkomitmen penuh dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami akan terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan anggaran dikelola dengan penuh integritas. Arahan dari KPK dalam rakor ini, menjadi bekal penting untuk kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah,” tegas Muhlis.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menekankan, pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa.
“KPK terus memantau penggunaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Oleh karena itu, kami mendorong pengawasan yang lebih ketat agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Setyo Budiyanto.
Dia menyoroti pentingnya sinergi antara kepala daerah, DPRD serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi.
Setyo bahkan menyinggung kasus terbaru di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang menjadi bukti bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Disampaikannya, kegiatan ini turut mengingatkan agar dana desa dikelola dengan transparan, meskipun nominalnya relatif kecil. Menurutnya, penyalahgunaan dana desa tetap berpotensi merugikan masyarakat jika tidak diawasi dengan baik.
Diakhir sambutannya, Setyo Budiyanto kembali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga transparansi dalam menjalankan tugasnya.
Ia menegaskan, bahwa penguatan sistem pengawasan internal di setiap daerah adalah, langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
“Dengan adanya rakor ini, diharapkan semakin banyak daerah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
Kehadiran mereka semakin memperkuat sinergi, dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih. (her)
