KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melaksanakan apel gelar pasukan dan sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apel tersebut menindaklanjuti rapat koordinasi penetapan status siaga bencana karhutla yang menyepakati penetapan status siaga karhutla tahun 2023 selama 92 hari, mulai 1 Juli sampai 30 September 2023.
“Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga setiap instansi dan stakeholder yang tergabung di dalam komando satuan tugas karhutla dapat mempersiapkan sarana prasarana dan sumber daya yang ada,” kata Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, Senin (10/7).
Bupati menegaskan, apel kesiapsiagaan untuk antisipasi karhutla bukan sekedar seremoni saja. Tetapi harus menjadi sarana untuk mengevaluasi kesiapan alat, perangkat, dan personel menghadapi serta mengantisipasi potensi kejadian dan dampak dari karhutla, yang diprediksi akan terjadi dalam minggu-minggu ke depan hingga akhir September.
“Saya ingin seluruh instansi dan stakeholder mulai dari TNI-Polri, BPBD, manggala agni, damkar, tagana serta relawan masyarakat peduli api dapat saling berkoordinasi dan berkolaborasi menanggulangi bencana karhutla, bahu membahu dan bekerjasama mewujudkan Kabupaten Gumas bebas asap tahun 2023 dengan mengutamakan upaya pencegahan,” tuturnya.
Saat ini, kata dia, prioritas utama adalah melakukan pencegahan sedini mungkin supaya tidak terjadi karhutla. Akan tetapi apabila terjadi karhutla, maka langkah antisipasi karhutla yakni saat kebakaran baru terjadi dan belum menjalar yang berdampak pada daerah luas.
“Saya minta satuan tugas (satgas) darat karhutla harus sesegera mungkin melakukan pemadaman, karena apabila daerah terdampak sudah meluas, maka upaya pemadaman akan sangat sulit. Ini jangan sampai terjadi,” tegasnya.
Dalam upaya pencegahan dan meminimalisir kejadian bencana karhutla, diharapkan untuk rutin laksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya bencana karhutla, patroli, pemetaan wilayah rawan karhutla, pemasangan spanduk imbauan bahaya membakar hutan dan lahan, serta mendirikan pos komando di wilayah yang merupakan daerah rawan bencana terutama bencana karhutla.
“Langkah sinergitas pencegahan karhutla harus diupayakan dalam mengatasi potensi kerawanan, sehingga kejadian karhutla dapat ditekan. Dengan demikian, bencana dan kerusakan lingkungan yang sering timbul akibat karhutla dapat dikendalikan, hutan lestari, serta lingkungan. (okt)
