SAMPIT – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 masih terimbas dengan situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Meski begitu saat ini perekonomian daerah ini mulai membaik dan diharapkan terus membaik.
“Tahun 2022 nanti APBD kita masih berimbas untuk penanganan Covid-19 dan kami optimistis pada tahun 2022 nanti pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat juga, karena sejumlah potensi yang dinilai dapat meningkatkan pendapatan asli daerah mulai berjalan, walaupun pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir,” kata Halikin, Rabu (1/12).
Menurutnya sejumlah sektor perekonomian sudah berjalan dengan baik, dan itulah membuat pihaknya yakin dapat meningkatkan PAD di daerah ini, salah satu potensi PAD adalah pelabuhan Pelangsian yang berada di desa palangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang kini mulai beroperasi, dan telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bekerja sama dengan pihak ketiga.
“Pelabuhan tersebut selama ini hanya dimanfaatkan oleh PT Pelindo, tetapi saat ini sudah dikelola oleh BUMD yang bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga Kalau nantinya pelabuhan tersebut dikelola dengan baik, maka akan mendongkrak pendapatan daerah,” sampai Halikin.
Untuk komposisi APBD 2022 Kabupaten Kotim yaitu pendapatan sebesar Rp.1.869.648.670.200 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.345.419.827.300, pendapatan transfer sebesar Rp.1.449.124.433.300 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.75.104.409.600.
“Untuk Belanja sebesar Rp.1.932.811.373.400, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.1.247.212.991.757, belanja modal sebesar Rp.427.347.749.643, belanja tidak terduga sebesar Rp.5.000.000.000 dan belanja transfer sebesar Rp.253.250.632.000 dan Defisit diperkirakan sebesar Rp 63.162.703.200 atau sebesar 3,38 persen,” terang Halikin.
Sementara Perkiraan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.77.177.703.200, perkiraan pengeluaran pembiayaan Rp.14.015.000.000 dan pembiayaan neto sebesar Rp.63.162.703.200.
Terkait dengan terjadinya defisit, maka untuk mengatasi defisit tersebut dapat ditutupi melalui penerimaan pembiayaan melalui silpa tahun anggaran 2021 atau dapat dilakukan kebijakan lainnya yang tidak melanggar ketentuan yang perundang-undangan berlaku.
“Walaupun kita dihadapkan dengan berbagai keterbatasan, kami akan terus berupaya keras melaksanakan pembangunan seoptimal mungkin, kami juga mengharapakan dukungan semua pihak agar semua program pembangunan berjalan dengan baik sesuai harapan,” tutupnya. (bah/ans)
