SAMPIT-Meski pembebasan lahan untuk gedung Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di Bandara H Asan Sampit sudah rampung, harapan masyarakat Kotawaringin Timur (Kotim) untuk segera menikmati penerbangan pesawat berbadan besar masih harus menunggu lebih lama.
Saat ini, pembangunan bandara bukan hanya terhambat persoalan lahan, tetapi juga masalah teknis yang berlapis.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kotim, Rafiq Riswandi, menegaskan bahwa pengembangan bandara membutuhkan penanganan lebih dari sekadar pembebasan area.
“Walaupun lahan PKP-PK sudah tuntas, itu belum berarti semua persoalan selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita benahi agar bandara benar-benar siap melayani pesawat yang lebih besar,” kata Rafiq dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Kotim, beberapa waktu lalu.
Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jenis pesawat yang bisa mendarat di Sampit.
Selama ini, Nam Air menjadi satu-satunya maskapai yang rutin beroperasi, tetapi produksinya kini telah dihentikan.
Sementara itu, maskapai lain umumnya menggunakan pesawat berbadan lebar seperti Airbus yang membutuhkan fasilitas bandara yang lebih memadai.
Tak hanya itu, keberadaan jalan Bengkirai yang harus ditutup serta kebun sawit yang tumbuh tinggi di sekitar bandara juga dinilai berisiko bagi keselamatan penerbangan.
“Jalan itu harus kita tutup demi keamanan, sedangkan sawit di sekitar bandara harus ditertibkan. Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan penerbangan,” ujarnya.
Runway atau landasan pacu bandara pun menjadi persoalan serius. Saat ini, lebarnya belum memadai untuk pesawat besar. Risiko kerusakan lingkungan di sekitar bandara juga cukup tinggi apabila pesawat besar mulai beroperasi.
“Daya dorong mesin Airbus itu luar biasa. Kalau kita paksakan, bisa saja atap rumah warga di sekitar bandara tersapu angin kuat ketika pesawat berbelok,” jelasnya. (mif)
