Perjuangkan Dana Bagi Hasil Perkebunan
SAMPIT-Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor bersama kepala daerah lainnya di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan menemui Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Agenda pertemuan itu yaitu memperjuangkan dana bagi hasil perkebunan kelap sawit. Yang mana saat ini anggaran yang diterima dari bagi hasil itu tidak sebanding dengan banyak perkebunan yang beroperasi khususnya yang ada di Kabupaten Kotim.
“Di Kotim ada sebanyak 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luasan sekitar 700 ribu hektar. Meski jumlah perusahaan dan luas hektarnya cukup luas, tapi bagi hasilnya tidak sebanding,” kata Halikinnor, Senin (6/6).
Dia mengaku, keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kotim khususnya tidak ada memberikan dampak positi bagi pembangunan daerah. Pasalnya pajak dari perusahaan perkebunan langsung ke pemerintah pusat.
“Daerah ini hanya sebagai tem pat, sementara keuntungan diambil oleh pusat. Sehingga percepatan pembangunan di daerah sangat lambat. Apalagi adanya pandemi Covid-19, sejumlah anggaran daerah dipotong oleh pemerintah pusat,” tandasnya.
Halikinnor mengatakan, tantangan dalam membangun daerah khususnya Kabupaten Kotim saat ini luar biasa. Dimana dana alokasi umum (DAU) Kotim yang biasanya menerima sebesar Rp 987 miliar di kurangi menjadi Rp 700 miliar.
Sementara untuk Pendapatan Asil Daerah (PAD) dari 175 hingga 200 miliar rupiah turun saat pandemi Covid-19 melanda. Kendati demikian, dia sebagai tetapi optimis dapat meningkatkan PAD pada tahun 2023 mendatang.“Untuk PAD tahun 2023 saya naikkan targetnya menjadi setengah triliun atau Rp 500 miliar,” tukasnya.
Bupati berjanji, akan memperjuangkan terkait bagi hasil kebun kepada pemerintah pusat. Jangan hanya daerah menjadi musibah dengan adanya perkebunan kelap sawit. Dia berharap dengan adanya pertemuan nanti, keinginan terkait bagi hasil perkebunan bisa terwujud sehingga kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kotim tercapai.
Di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah yang terdapat banyak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang jumlahnya mencapai puluhan dengan luas wilayah mencapai ratusan ribu hektar.
Meski banyak terdapat PBS, namun belum ada dampak positif yang besar bagi pembangunan Kotim maupun kesejahteraan masyarakat secara langsung. (sli/ans/ko)
