Murung Raya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) turutserta, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Wakil Bupati (Wabup) Murung Raya (Mura), Rahmanto Muhidin menggelar buka puasa bersama di Rumah Jabatan Wabup. Rahmanto menekankan, pentingnya toleransi antarumat beragama, terlebih di Bulan Suci Ramadan.

Selanjutnya, Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Prabowo memimpin pengambilan bersumpah dan berjanji yang isinya, akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Selanjutnya, para daerah yang baru dilantik akan mengikuti retret yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang. "Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat, yang ragu-ragu boleh mundur," kata Prabowo. (dad)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga hadir dalam kegiatan ini, dan memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan pelantikan. Sebelumnya, para kepala daerah telah menjalani proses registrasi dan pemeriksaan kesehatan di Jakarta sejak 16-17 Februari 2025. Dengan persiapan matang ini, diharapkan proses pelantikan berlangsung lancar dan kepala daerah yang baru, dapat segera menjalankan tugasnya dalam membangun daerah masing-masing. (diskominfo/dad)

Pasalnya, pemerintahan desa merupakan basis pemerintah, termasuk dalam struktur pemerintah di Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya pembangunan nasional yang menyeluruh. Selain itu,  imbuh dia, kapasitas aparatur desa juga berhubungan dengan moral dan etos kerja. Di mana menurutnya, baik buruknya pemerintahan desa ditentukan oleh moral dan etos kerja aparatur desa. “Semakin baik etos kerja aparatur desa, maka dipastikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai," tukasnya. (dad)

Dia menjelaskan, partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan menanam sayuran, khususnya cabai dan komoditi lainnya akan mampu menjaga ketahanan pangan. Hermon menggarisbawahi, pentingnya sinergi antara Pemerintah desa dan kabupaten dalam mengelola lahan dan mengembangkan infrastruktur desa. “Kuncinya adalah kebersamaan dan kerja sama. Dengan itu, pengembangan desa dapat berjalan maksimal, termasuk dalam memperkuat sektor ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan dan industri kecil,” tambahnya. (dad)

Lanjutnya, bahwa Pemkab Mura bersama camat di masing-masing kecamatan akan menyiapkan tambahan lokasi, guna mendukung penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. “Salah satu strategi yang diusulkan adalah, menggunakan lahan tanpa biaya sewa agar anggaran dapat difokuskan pada pengadaan makanan dan pemenuhan dokumen operasional," imbuhnya Pemerintah juga tengah menyiapkan, berbagai sarana pendukung agar program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Murung Raya. (dad)

Pemeriksaan interim atas LKPD tahun 2024 ini, menjadi tahapan penting dalam proses audit yang dilakukan BPK RI, guna memastikan akurasi dan kredibilitas laporan keuangan daerah. Khususnya, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. (dad)

Lebih lanjut, ia menyampaikan, rancangan awal RKPD Tahun 2026 ini menjadi sangat penting, untuk memastikan adanya kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, rasionalitas, efisiensi, partisipatif, kesinambungan, serta keselarasan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah. Khususnya kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dikatakan Hermon, rencana pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2024-2026 yang nantinya, akan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun pada tahun anggaran 2026. "Dalam rapat konsultasi publik ini diharapkan masukan dan saran guna penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Murung Raya tahun 2026,” pungkasnya. (dad)

Permasalahan stunting merupakan prioritas nasional yang mana sejalan dengan target nasional yaitu, untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 18,8 % pada tahun 2025.