PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin meminta seluruh perangkat daerah di Kota Palangka Raya, Dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya, camat hingga lurah agar memperhatikan verifikasi dan update data terkini untuk warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Insentif Daerah (DID) dan lain sebagainya.
Hal itu menjadi perhatian, karena masih banyak warga yang bertanya terkait update data penerima yang mana belum menerima bantuan Pemerintah, ada banyak warga yang sebetulnya membutuhkan.
“Ini menjadi catatan bagi kami, Pemerintah Kota Palangka Raya, dari beberapa pertanyaan warga beberapa waktu lalu, tentunya masih ada data yang belum tepat sasaran, dan saya mengintruksikan agar ada update data baik dari Dinsos hingga Kelurahan, salah satu contoh data Sebelum Pandemi Covid 19, pasti berbeda setelah Covid 19,” terang Fairid Naparin, Kamis (15/12/2022).
Sebagai catatan, lanjut Fairid contohnya pada penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih banyak yang belum merasakan. Dengan adanya verifikasi dan data yang terupdate agar Dana dari Pemerintah Pusat supaya lebih maksimal, tepat sasaran dan dirasakan merata masyarakat luas.
“Sekarang update data terlalu banyak jenjangnya, atau penyaringannya, apabila ada terjadi perubahan alhasil membutuhkan waktu, harapannya bisa lebih efisien apabila daerah diberikan wewenang untuk merubah data secara langsung,” tutupnya. (ena/ans)
PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin meminta seluruh perangkat daerah di Kota Palangka Raya, Dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya, camat hingga lurah agar memperhatikan verifikasi dan update data terkini untuk warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Insentif Daerah (DID) dan lain sebagainya.
Hal itu menjadi perhatian, karena masih banyak warga yang bertanya terkait update data penerima yang mana belum menerima bantuan Pemerintah, ada banyak warga yang sebetulnya membutuhkan.
“Ini menjadi catatan bagi kami, Pemerintah Kota Palangka Raya, dari beberapa pertanyaan warga beberapa waktu lalu, tentunya masih ada data yang belum tepat sasaran, dan saya mengintruksikan agar ada update data baik dari Dinsos hingga Kelurahan, salah satu contoh data Sebelum Pandemi Covid 19, pasti berbeda setelah Covid 19,” terang Fairid Naparin, Kamis (15/12/2022).
Sebagai catatan, lanjut Fairid contohnya pada penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih banyak yang belum merasakan. Dengan adanya verifikasi dan data yang terupdate agar Dana dari Pemerintah Pusat supaya lebih maksimal, tepat sasaran dan dirasakan merata masyarakat luas.
“Sekarang update data terlalu banyak jenjangnya, atau penyaringannya, apabila ada terjadi perubahan alhasil membutuhkan waktu, harapannya bisa lebih efisien apabila daerah diberikan wewenang untuk merubah data secara langsung,” tutupnya. (ena/ans)
