PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menanggapi wacana pengiriman pelajar bermasalah ke barak militer seperti yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan sosial yang berbeda, sehingga pendekatan penyelesaian pun tidak bisa disamaratakan.
“Permasalahan di Provinsi Jabar dan di Provinsi Kalteng, khususnya Kota Palangka Raya itu berbeda,” kata Fairid selepas giat Ekspose Progres 100 hari kerja wali kota, di aula Rujab Wali Kota Palangka Raya, Kamis (15/5).
Ia menyatakan, belum bisa memberikan komentar lebih jauh terkait implementasi program tersebut karena saat ini masih dalam tahap berjalan. Namun, Fairid menyebut jika program tersebut terbukti efektif, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mempertimbangkan kebijakan serupa.
“Tentunya untuk menjalankan program itu perlu dukungan dan disepakati bersama. Dan yang saya garis bawahi, permasalahan di setiap wilayah itu berbeda,” tegasnya.
Sementara itu, wacana pengiriman pelajar bermasalah ke barak militer tengah digulirkan untuk menjadi kebijakan nasional oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai. Menanggapi hal tersebut, Fairid menyatakan komitmennya untuk sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Jika memang sudah ada instruksi dari pemerintah pusat, siap nggak siap kita harus siap,” ujarnya.
Pemerintah daerah, tambah Fairid, saat ini masih menunggu apakah wacana tersebut akan diformalkan menjadi kebijakan nasional atau tidak. Ia menegaskan, apapun keputusannya nanti, pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah pusat demi perbaikan perilaku pelajar dan masa depan generasi muda. (ham/ans)
