Selain infrastruktur tersebut, jalur tengah juga akan segera diselesaikan. Pembangunan jalan-jalan yang menunjang pengembangan Food Estate sudah ditangani dan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui dana APBN, seperti jalan simpang Tahai-Belanti Siam dengan dana Rp400 miliar. Di Kabupaten Kapuas, yaitu dari Bundaran Kapuas-Palingkau Dadahup-A5 juga sudah dikerjakan oleh pihak Balai Jalan.
“Hal ini tentu tidak lepas dari terobosan yang dilakukan Gubernur H Sugianto Sabran dan membuahkan hasil. Selain itu, pemerintah provinsi juga akan mengawal pengembangan Food Estate agar berhasil,” tambah H Shalahuddin.
Ia menyebut, ada beberapa ruas jalan yang dinilai rawan banjir dan sering rusak, seperti ruas jalan Pangkalan Bun-Kolam, jalan nasional Sampit-Asam Baru, jalan Kasongan-Sampit, Bukit Rawi. Langkah antisipasi dilakukan dengan menyiagakan personel dan peralatan.
“Ada juga daerah rawan longsor seperti jalur Kuala Kurun-Simpang Kapen 86 Muara Laung yang masuk lintas tengah, hingga Muara Teweh batas Kaltim,” jelasnya.
Kendati demikian, potensi terjadinya longsor bisa diprediksi dengan melihat keretakan. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, tim diturunkan ke lapangan.
“Kami juga melibatkan pengawas di lapangan. Kepada personel tim yang tidak berhalangan akan ditugaskan untuk tetap melakukan pantauan secara bergantian,” tutur pria yang gemar olahraga menembak tersebut.
Ia juga menuturkan, jalan provinsi yang dalam kondisi mantap mencapai 78,86 persen. Tentu ada sejumlah strategi yang dibuat untuk peningkatan jalan dan jembatan. Terlebih dahulu melihat ruas jalan provinsi yang dinilai straregis, seperti jalan yang menghubungkan kabupaten yang satu dengan yang lainnya.
Ada juga sejumlah ruas jalan yang dapat mendukung daerah pelabuhan, bandara, dan lainnya. Seperti jalan dari Pulang Pisau Pangkoh-Bahaur guna mendukung Pelabuhan Roro Bahaur.
Konsep strategis lainnya dalam membangun koneksi antarwilayah, yakni dengan memperhatikan beberapa ruas jalan kabupaten yang dinilai strategis. Jalan-jalan itu akan menjadi perhatian pemerintah provinsi melalui kontrak multiyears dan lainnya.
