PALANGKA RAYA – Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah dilaksanakan selama dua pekan terakhir. Tidak hanya tingkat SMA/SMK dan SLB yang beberapa waktu lalu sudah secara resmi di-launching oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah H Edy Pratowo.
PTM terbatas juga sudah mulai dilaksanakan di tingkatan bawah hingga taman kanak-kanak (TK).
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Azhrai Sugianto Sabran menegaskan agar sekolah dapat betul-betul memperhatikan penerapan protokol kesehatan (prokes) para peserta didik.
Ivo berharap pelaksanaan PTM terbatas di masa pandemic harus sesuai prokes serta sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
Pada Jumat (22/10) lalu, Ivo yang juga sebagai Ketua Tim Pemberdayaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalteng ini melakukan kunjungan di beberapa sekolah.
Seperti TK Purnawida, RA Al-Azhar dan TK Sinar Surya di wilayah Kota Palangka Raya. Kunjungan ini dimaksudkan guna memantau persiapan sekolah dalam PTM terbatas.Kunjungan kali ini dalam rangka meninjau persiapan PTM terbatas, sejauh mana kesiapannya dalam menerapkan protokol kesehatan, sejauh mana fasilitas, sarana dan prasaranan sekolah, apakah memadai atau tidak,” katanya.
Dalam kunjungannya, istri Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ini sekaligus meninjau program yang sedang digalakkan Pokja PAUD Kalteng yaitu PAUD holistik integratif.
Ia menyebut, dari beberapa TK yang dikunjungi, sebagian besar sudah mulai menerapkan satuan-satuan di PAUD holistik integrative. “Mudah-mudahan ini juga dapat terlaksana pembelajaran tatap muka dan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan,” ucapnya.
Pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
Layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan orang tua. (ens)
