Senin, November 25, 2024
26.6 C
Palangkaraya

Angka KemiskinanMeningkat Selama Pandemi

SUKAMARA-Pemerintah Kabupaten Sukamara mencatat terjadinya peningkatan sejumlah angka kemiskinan. Hal ini terjadi selama pandemi Covid-19 dua tahun terakhir di Kabupaten Sukamara.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Sukamara, H Ahmadi, disela-sela kegiatannya saat mengikuti forum konsultasi publik, yang digelar di Aula Bappeda Sukamara, belum lama tadi.

Ahmadi dalam sambutannya mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukamara secara berturut berada pada angka 1,98 dan 1,68 atau turun dari tahun sebelumnya. 

“Kemudian penduduk miskin di Kabupaten Sukamara tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 2,13 ribu jiwa dan 2,38 ribu jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan tahun 2020 dan 2022 tercatat sebesar 3,23 persen dan 3,66 persen atau naik sekitar 0,43 persen,” ujar Ahmadi,

Baca Juga :  ASN Harus Jadi Cerminan Masyarakat

Wabup menambahkan, pada akhir periode kepemimpinan Bupati Sukamara H Windu Subagio dan Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi ini, diharapkan akan dicapai kondisi ekonomi masyarakat sukamara yang memiliki kualitas pendidikan kesehatan dan perekonomian yang baik. 

“Selain itu kemandirian ekonomi di Kabupaten Sukamara juga diharapkan mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan perekonomian rakyat,” jelasnya. 

Ditambahkannya, pada tahap ini, prioritas daerah diarahkan pada pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh penciptaaan iklim investasi yang kondusif. Penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan, serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang trampil dan kompoten.

Kemudian pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruh wilayah, termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

Baca Juga :  609 Nakes Sudah Divaksin

“Serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (lan/ko)

SUKAMARA-Pemerintah Kabupaten Sukamara mencatat terjadinya peningkatan sejumlah angka kemiskinan. Hal ini terjadi selama pandemi Covid-19 dua tahun terakhir di Kabupaten Sukamara.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Sukamara, H Ahmadi, disela-sela kegiatannya saat mengikuti forum konsultasi publik, yang digelar di Aula Bappeda Sukamara, belum lama tadi.

Ahmadi dalam sambutannya mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukamara secara berturut berada pada angka 1,98 dan 1,68 atau turun dari tahun sebelumnya. 

“Kemudian penduduk miskin di Kabupaten Sukamara tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 2,13 ribu jiwa dan 2,38 ribu jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan tahun 2020 dan 2022 tercatat sebesar 3,23 persen dan 3,66 persen atau naik sekitar 0,43 persen,” ujar Ahmadi,

Baca Juga :  ASN Harus Jadi Cerminan Masyarakat

Wabup menambahkan, pada akhir periode kepemimpinan Bupati Sukamara H Windu Subagio dan Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi ini, diharapkan akan dicapai kondisi ekonomi masyarakat sukamara yang memiliki kualitas pendidikan kesehatan dan perekonomian yang baik. 

“Selain itu kemandirian ekonomi di Kabupaten Sukamara juga diharapkan mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan perekonomian rakyat,” jelasnya. 

Ditambahkannya, pada tahap ini, prioritas daerah diarahkan pada pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh penciptaaan iklim investasi yang kondusif. Penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan, serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang trampil dan kompoten.

Kemudian pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruh wilayah, termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

Baca Juga :  609 Nakes Sudah Divaksin

“Serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (lan/ko)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/