PALANGKA RAYA-Investasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah.
Hal ini terlihat dari penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan pendapatan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Dra. Hj. Siti Nafsiah menyampaikan bahwa Bumi Tambun Bungai, sebagai salah satu provinsi dengan area perkebunan sawit terbesar di Indonesia, menjadi penopang utama ekonomi daerah.
“Lebih dari sepertiga penduduk bergantung pada sektor perkebunan sawit ini,” ujarnya, Senin (23/12/2024).
Namun, terdapat sejumlah tantangan serius yang memerlukan perhatian bersama. Salah satunya adalah pelaksanaan kemitraan plasma sawit yang tidak semuanya optimal.
Konflik lahan antara masyarakat adat, petani lokal, dan PBS juga masih menjadi isu yang belum terselesaikan akibat lemahnya pengelolaan dan penegakan hukum terkait hak atas tanah.
Kondisi ini tidak hanya menghambat perkembangan sektor perkebunan tetapi juga memicu ketidakstabilan sosial di beberapa wilayah.
Menurutnya, pendekatan yang diambil harus komprehensif, melibatkan upaya represif sekaligus preventif.
Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan ekonomi lokal, pembukaan peluang usaha mandiri, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Siti Nafsiah menegaskan pentingnya langkah strategis untuk memaksimalkan manfaat investasi sawit bagi perekonomian Kalteng.
“Pemerintah harus memperkuat program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan menyediakan akses pendanaan terjangkau, teknologi pertanian modern, serta pelatihan keterampilan bagi petani,” ujarnya.
Hilirisasi industri sawit, tambahnya, harus menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka lapangan kerja baru, dan mendukung ekspor produk turunan sawit seperti biodiesel, kosmetik, dan pangan olahan.
Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan pabrik pengolahan di tingkat lokal juga perlu dipercepat guna memperkuat rantai pasok dan daya saing daerah.
Meski demikian, aspek keberlanjutan lingkungan tidak boleh diabaikan. Konservasi hutan, pengelolaan limbah perkebunan yang efektif, serta penerapan teknologi ramah lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan industri sawit.
Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi pengelolaan lahan serta penegakan hukum untuk mencegah konflik dan kerusakan lingkungan.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, PBS, dan masyarakat, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan perkebunan sawit yang produktif secara ekonomi, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis,”ucapnya.
“Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tetapi juga mendukung visi pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan,” tandasnya.(ovi/b/ram)
