PALANGKA RAYA – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Hari Utomo menyampaikan rilis fiskal regional Kalteng, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, Rabu (23/2).
Sampai dengan 31 Januari 2022, pendapatan APBN Kalteng mengalami kenaikan Rp65,57 miliar, dibandingkan periode yang sama TA 2021. Kenaikan terbesar oleh PPh yang naik Rp 110,76 miliar dan penerimaan bea keluar yang naik Rp47,21 miliar.
Kontribusi setiap komponen pendapatan APBN yakni penerimaan perpajakan Rp359,96 miliar, penerimaan bea cukai Rp76,23 miliar, penerimaan PNBP Rp27,57 miliar. Untuk belanja APBN, belanja K/L mengalami penurunan cukup signiἀkan sebesar Rp187 miliar, karena sebagian besar satuan kerja K/L masih proses pelelangan dan perencanaan kegiatan.
“Namun, terdapat keberhasilan percepatan penyaluran dana desa Rp5,2 miliar,” katanya.
Diungkapkannya, pada Februari 2022, penerimaan pajak diproyeksikan sebesar Rp308.82 miliar, bea cukai Rp46,09 miliar serta PNBP dan hibah Rp20,65 miliar. Sedangkan belanja K/L diproyeksikan sebesar Rp462,1 M dan TKDD Rp1.169 miliar.
“Besaran penyaluran transfer ke daerah dan DD dari APBN per 31 Januari 2021 mencapai Rp1.055,9 triliun,” tegasnya.
Berdasarkan sejumlah indikator makro dan kesejahteraan rakyat periode Januari 2022, kondisi perekonomian regional Kalteng relatif stabil. Antara lain tren positif pertumbuhan ekonomi pada kwartal IV 2021 sebesar 7,61% (y-o-y) yang diikuti dengan kondisi aktivitas masyarakat dan ekonomi yang cukup stabil pada bulan Januari 2022 diprediksi ikut membentuk sentimen positif pertumbuhan ekonomi kwartal I 2022.
“Pada periode Januari 2022, penurunan angka inflasi utamanya disebabkan oleh penurunan indeks inḀasi kelompok transportasi,” tegasnya.
Selain itu juga, tambahnya, nilai ekspor terus melanjutkan tren kwartal IV 2021 dengan peningkatan aktivitas dan harga komoditas ekspor unggulan wilayah Kalteng. Penerimaan pajak bergantung pada komoditas, yaitu pada sector pertambangan dan kelapa sawit, serta sektor pendukungnya yang inline dengan kenaikan harga komoditas batu bara dan kelapa sawit.
“Pada akhir Januari 2021, harga minyak goreng telah menembus harga Rp22 ribu per liter, hal ini cukup bertolak belakang dengan status Kalteng sebagai daerah penghasil minyak sawit atau CPO utama di Indonesia,” ujarnya.
Kemudian, kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) sawit untuk menyelesaikan masalah tingginya harga minyak goreng justru berimbas pada penurunan harga TBS.
“Perkembangan program pengungkapan sukarela di regional Kalteng masih memerlukan partisipasi lebih dari masyarakat. Program ini diselenggarakan pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022,” pungkasnya. (kom/abw/b5/aza/ko)
