PALANGKA RAYA – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Hari Utomo menyampaikan kinerja APBN 2022 Kalteng sampai dengan 30 September 2022, saat press rilis di lobby Kanwil DJPb Kalteng, Senin (24/10).
Menurut Hari, kinerja pendapatan APBN lingkup Kalteng mengalami kenaikan Rp2.313,2 M (52,4%, yoy), utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik dan tingginya harga komoditas. Kenaikan terbesar didapatkan PPh yang naik Rp1.097 M (59,1%, yoy) dan bea keluar yang naik Rp435,1 M (113%, yoy).
Pada semester II, lanjut Hari, terdapat kenaikan target pendapatan Rp997 M (16,8%). Terdiri dari Pajak Rp362 M (6,5% ), Bea Cukai Rp619 M (610 %), dan PNBP Rp15 M (6,5%). Kenaikan didorong keberhasilan capaian semester I.
Untuk penerimaan PPN mengalami pertumbuhan Rp300 M (19,1%, yoy). Akibat tingginya harga komoditas barang yang disertai denganpenerapan tarif PPN 11%. Bea Keluar yang tinggi masih didominasi komoditas kelapa sawit (CPO) pada periode sampai dengan Juli 2022. Pendapatan Bea Keluar secara bulanan mengalami penurunan -63% (mtm) karena adanya penurunan harga global CPO.
PNBP mengalami kenaikan Rp87,2 M (40,5%, yoy) dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Dikbudristek (33,5%) dan Pendapatan Adm. Penegakan Hukum (22,6%). Pendapatan BLU mencapai Rp49,4 M atau naik 2,9% (yoy). Pertumbuhan tersebut mengindikasikan pulihnya layanan BanjirK/L pascapandemi. Pendapatan Hibah tercatat Rp5 M dari satker SPN Polda Kalteng dan Korem.
“Namun kinerja belanja APBN turun Rp983,8 M (-5,7%, yoy), utamanya disebabkan oleh penurunan alokasi APBN Rp2,842 M (-10,8%, yoy). Kontributor utama penurunan adalah Belanja Modal (turun -41%, yoy), Belanja Barang (turun -24,8%, yoy),” terangnya.
Sementara itu, lanjut Hari, realisasi TKDD mencapai Rp11.983 M (70,8%), atau naik 1,1% (yoy), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DBH yang meningkat Rp103 M (7,2%, yoy). Hal ini disebabkan ada pembayaran kurang bayar DBH Tahun 2021. Realisasi DBH bulan September mencapai Rp722 M. Sedangkan DAU, DAK Fisik, dan Dana Desa mengalami pertumbuhan antara 3,6-7,9% (yoy).
Terdapat penambahan alokasi DID tahun berjalan Rp46,4 M untuk Pemprov Kalteng, Kotim, Pulpis, dan Lamandau terkait kinerja penggunaan PDN, percepatan belanja daerah, percepatan vaksinasi Covid-19, dukungan belanja terhadap kemiskinan dan stunting, serta penurunan inflasi daerah. Penyaluran DAK Fisik mencapai Rp761,3 M (47,9%) atau tumbuh 7,9% (yoy) yang didorong oleh optimalnya pendaftaran kontrak dan penyaluran Tahap I.
“Namun terdapat sejumlah subbidang yang tidak dapat direalisasikan. Karena kebijakan K/L (pengadaan makanan tambahan) dan gagal kontrak. Pemda saat ini berfokus pada penyampaian usulan penyaluran Tahap II dengan batas waktu 21 Oktober 2022.
Dimana Dana Desa yang mencapai Rp946 M (78,5% ) mengalami peningkatan 1% (yoy). Tahap I, Tahap II Reguler, serta BLT Triwulan I dan II telah 100% salur. Saat ini perlu segera mendorong usulan BLT Triwulan III sebanyak 8 Desa di Gunung Mas,” tandasnya. (kom/irj/b5/aza)
