PALANGKA RAYA – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan pertemuan validasi data statistik perikanan tangkap semester I Tahun 2022, di Kota Palangka Raya, Kamis (25/08).
Kegiatan ini dihadiri peserta dari 14 kabupaten/kota, dengan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Miko Novri Amandra selaku Statistisi Pertama. Dalam rangka menyinkronkan dan memvalidasi data statistik perikanan tangkap.
Kepala Dislutkan Kalteng, Ir H Darliansjah mengatakan, kompetensi petugas-petugas data dan validator data dapat sejalan antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat, sehingga ketika merumuskan program dan kebijakan berdasarkan analisis data statistik yang ada.
Saat membaca data, kita bisa menganalisis gejala yang akan terjadi. Kalau misalnya datanya menurun, kita analisa penyebab penurunan produksi. Apakah sumber daya perikanan menurun atau alat tangkap tidak efektif lagi atau apakah ada terjadi ilegal fishing, dan seterusnya,” ucap Darliansjah saat membuka kegiatan tersebut.
Darliansjah melanjutkan, ketika diuraikan masalahnya, maka perlu mencari opsi tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga target produksi bisa naik. Hal ini bisa dikaitkan dengan pasar. “Jika produksi naik terus apakah hanya sekadar angka, kita lihat komoditas yang naik serta potensi pasar nya bagaimana, misalnya produksi ikan gabus di Barito Selatan dan Kotawaringin Barat naik, tetapi di pasar harganya naik juga, setelah dilacak di pasar ternyata ikannya dibeli oleh Kalimantan Selatan. Untuk memahami inἀasi juga, produksi naik tapi harga tetap naik itu menyebabkan inἀasi,” terangnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi agar data betul-betul valid, dalam rangka memperkuat sinergitas antara kabupaten dan provinsi serta pusat, untuk bangkitnya data statistik di Kalimantan Tengah. Selain itu pula bertujuan menyediakan data statistik yang berkualitas baik, karena wajib menghasilkan data bagi pembangunan dan pengelolaan perikanan.
“Selain kualitas, kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus mempunyai kesadaran dan tanggungjawab yang sama untuk menghasilkan data statistik yang dapat digunakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, Tahun 2021 pendataan statistik perikanan tangkap sudah dikembalikan ke masing-masing bidang. Kemudian Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menganggarkan di APBN untuk pertemuan validasi data statistik perikanan tangkap di tingkat provinsi, sehingga dukungan dari validator kabupaten/kota sebagai ujung tombak pendataan, pelaksanaan pengolahan data dan keterlambatan pengimputan data di aplikasi valnas dapat diatasi.
Diharapkan juga ini menjadi tonggak untuk memperbaiki sistem pendataan statistik perikanan tangkap yang sudah berjalan selama ini,” tuturnya.
Darliansjah menegaskan, data statistik yang berkualitas baik, disajikan untuk pembangunan dan pengelolaan perikanan. “Untuk itu saya mengharapkan agar data yang disajikan lebih valid dan dapat dipercaya setelah diadakannya pertemuan ini,” tutupnya. (kom/uut/aza/ko)
