PALANGKA RAYA – Komandan Korem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Bayu Permana yang diwakili Kasiops Kasrem 102/Pjg Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani SE MHan menghadiri pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel) dan Kotawaringin Barat (Kobar) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (24/5/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran melantik dua penjabat (Pj) bupati. Yaitu Pj Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan dan Pj Bupati Kotawaringin Barat Budi Santosa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pj Bupati Kobar Anang Dirjo digantikan oleh Budi Santosa yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Keuangan Kemendagri.
Pj Bupati Barsel sebelumnya Lisda Arriyana, digantikan oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan.
Sekadar diketahui, kegiatan tersebut dijadwalkan Senin (22/5). Tetapi tertunda karena ada aksi penolakan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D). (penrem 102/pjg/ens)
PALANGKA RAYA – Komandan Korem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Bayu Permana yang diwakili Kasiops Kasrem 102/Pjg Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani SE MHan menghadiri pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel) dan Kotawaringin Barat (Kobar) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (24/5/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran melantik dua penjabat (Pj) bupati. Yaitu Pj Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan dan Pj Bupati Kotawaringin Barat Budi Santosa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pj Bupati Kobar Anang Dirjo digantikan oleh Budi Santosa yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Keuangan Kemendagri.
Pj Bupati Barsel sebelumnya Lisda Arriyana, digantikan oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan.
Sekadar diketahui, kegiatan tersebut dijadwalkan Senin (22/5). Tetapi tertunda karena ada aksi penolakan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D). (penrem 102/pjg/ens)
