PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Hotel Aurila Jalan Adonis Samad, Selasa (9/12).
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT ketiga menbacakan sambutan Gubernur H Sugianto Sabran SIP mengataskan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berada di angka 5,17% atau sebanyak 145.630 jiwa. Angka ini naik sebesar 0,06 poin atau mengalami kenaikan sebesar 1,17% dibandingkan capaian Tahun 2023 yang sebesar 5,11%.
Garis kemiskinan juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 623.954/kapita/bulan pada tahun 2024. Angka ini berada di atas Garis Kemiskinan Nasional tahun 2024 yang sebesar Rp. 582.932/kapita/bulan. Namun dari itu, angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah angka nasional yang sebesar 9,03% dan masih menjadi provinsi dengan urutan No. 5 (lima) nasional dari 38 (tiga puluh delapan) provinsi dengan angka kemiskinan terkecil.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 42/07/62/Th. XVIII, 1 Juli 2024, faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023-Maret 2024 antara lain terjadinya banjir di beberapa wilayah pada bulan Februari 2024 – Maret 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2024 sebesar 67,83 persen, turun sebesar 0,93 persen dibanding 2023. Pekerja Setengah Menganggur meningkat. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun, tetapi pekerja setengah penganggur meningkat 2,93 persen poin pada Februari 2024.
Terjadi inflasi. Inflasi bulan Maret 2024 (YoY) sebesar 2,72%, sementara itu ekonomi di Kalimantan Tengah Triwulan 1 2024 tumbuh sebesar 5,01 persen (YoY). Maret belum puncak Panen Padi di 2024. Puncak Panen padi di Kalteng belum terjadi di bulan Maret 2024 dikarenakan tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang.
Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Kalimantan Tengah berdasar data terakhir tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,35%. Capaian ini juga berada di bawah capaian nasional tahun 2023 sebesar 1,12% yang menurun kembali di tahun 2024 menjadi 0,83%.
Jika kita membandingkan antara data ketenagakerjaan dan kemiskinan berdasar sector perkotaan dan perdesaan, ketenagakerjaan di sector perdesaan lebih baik, hal ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang lebih tinggi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah. Namun dari itu, angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan.
Terjadinya surplus tenaga kerja dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di daerah perkotaan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang tidak maksimal, sehingga mengakibatkan adanya penduduk yang menganggur. Di samping itu, dengan karakteristik penduduk lebih berpendidikan dibanding di perdesaan, penduduk perkotaan biasanya cenderung untuk memilih pekerjaan dan menjadi penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Untuk itu, diperlukan adanya kreatifitas untuk penambahan kluster perekonomian yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja yang ada.
Di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia di perdesaan, terutama pertanian dan pekerjaan lainnya yang tidak memerlukan keahlian khusus menjadikan TPT di perdesaan lebih rendah dibanding perkotaan. Namun dari itu, sector tersebut sebagian besar memiliki penghasilan yang kecil. Sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi pekerja di sector pedesaan dan adanya peningkatan produktivitas hasil pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan keluarga.
“Melalui kegiatan ini saya ingin mengingatkan agar kita harus terus berperan aktif dalam koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, sinergis, dan juga tepat sasaran,” tegas Leonard.
Selain itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) hendaknya bisa terus di verifikasi dan validasi. Perlu memastikan efektivitas implementasi program, baik ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran program, dengan mengedepankan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. Dengan makin tingginya sinergi dan harmonisasi, serta didukung potensi sumber daya yang ada, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (hms/nue)
Masalah Kemiskinan Perlu Penanganan dan Pendekatan Sistematik
PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Hotel Aurila Jalan Adonis Samad, Selasa (9/12).
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT ketiga menbacakan sambutan Gubernur H Sugianto Sabran SIP mengataskan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berada di angka 5,17% atau sebanyak 145.630 jiwa. Angka ini naik sebesar 0,06 poin atau mengalami kenaikan sebesar 1,17% dibandingkan capaian Tahun 2023 yang sebesar 5,11%.
Garis kemiskinan juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 623.954/kapita/bulan pada tahun 2024. Angka ini berada di atas Garis Kemiskinan Nasional tahun 2024 yang sebesar Rp. 582.932/kapita/bulan. Namun dari itu, angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah angka nasional yang sebesar 9,03% dan masih menjadi provinsi dengan urutan No. 5 (lima) nasional dari 38 (tiga puluh delapan) provinsi dengan angka kemiskinan terkecil.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 42/07/62/Th. XVIII, 1 Juli 2024, faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023-Maret 2024 antara lain terjadinya banjir di beberapa wilayah pada bulan Februari 2024 – Maret 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2024 sebesar 67,83 persen, turun sebesar 0,93 persen dibanding 2023. Pekerja Setengah Menganggur meningkat. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun, tetapi pekerja setengah penganggur meningkat 2,93 persen poin pada Februari 2024.
Terjadi inflasi. Inflasi bulan Maret 2024 (YoY) sebesar 2,72%, sementara itu ekonomi di Kalimantan Tengah Triwulan 1 2024 tumbuh sebesar 5,01 persen (YoY). Maret belum puncak Panen Padi di 2024. Puncak Panen padi di Kalteng belum terjadi di bulan Maret 2024 dikarenakan tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang.
Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Kalimantan Tengah berdasar data terakhir tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,35%. Capaian ini juga berada di bawah capaian nasional tahun 2023 sebesar 1,12% yang menurun kembali di tahun 2024 menjadi 0,83%.
Jika kita membandingkan antara data ketenagakerjaan dan kemiskinan berdasar sector perkotaan dan perdesaan, ketenagakerjaan di sector perdesaan lebih baik, hal ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang lebih tinggi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah. Namun dari itu, angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan.
Terjadinya surplus tenaga kerja dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di daerah perkotaan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang tidak maksimal, sehingga mengakibatkan adanya penduduk yang menganggur. Di samping itu, dengan karakteristik penduduk lebih berpendidikan dibanding di perdesaan, penduduk perkotaan biasanya cenderung untuk memilih pekerjaan dan menjadi penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Untuk itu, diperlukan adanya kreatifitas untuk penambahan kluster perekonomian yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja yang ada.
Di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia di perdesaan, terutama pertanian dan pekerjaan lainnya yang tidak memerlukan keahlian khusus menjadikan TPT di perdesaan lebih rendah dibanding perkotaan. Namun dari itu, sector tersebut sebagian besar memiliki penghasilan yang kecil. Sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi pekerja di sector pedesaan dan adanya peningkatan produktivitas hasil pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan keluarga.
“Melalui kegiatan ini saya ingin mengingatkan agar kita harus terus berperan aktif dalam koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, sinergis, dan juga tepat sasaran,” tegas Leonard.
Selain itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) hendaknya bisa terus di verifikasi dan validasi. Perlu memastikan efektivitas implementasi program, baik ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran program, dengan mengedepankan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. Dengan makin tingginya sinergi dan harmonisasi, serta didukung potensi sumber daya yang ada, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (hms/nue)
