PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo mengikuti video conference pada rapat koordinasi evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali di ruang rapat wagub, Sabtu (21/8) siang.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan pimpinan kementerian lembaga terkait. Seperti Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito dan unsur lainnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, bahwa rapat koordinasi itu diselenggarakan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM dan penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam 2 minggu terakhir.
“Rapat ini membahas evaluasi 2 minggu PPKM di luar Jawa-Bali,” ungkap Airlangga, saat itu.
Para pimpinan dan lembaga terkait juga diberi kesempatan untuk memberikan pemaparan dan arahan, untuk mengetahui kondisi yang terjadi di tanah air.
Tito Karnavian berharap kepada kepala daerah aktif bersama unsur fokopimda untuk bersama mendorong efektivitas pelaksanaan PPKM di daerah masing-masing.
“Semua memerlukan implementasi di lapangan yang dibarengi dengan keberanian dan keseriusan para kepala daerah agar benar-benar mengambil langkah untuk membatasi mobilitas maupun kerumunan dan pemakaian masker,” harapnya.
Hal itu untuk menurunkan angka terkonfirmasi positif Covid-19. Jika angkanya menurun, maka otomatis beban dari rumah sakit, BOR-nya akan menurun. Jika beban BOR menurun, otomatis masyarakat akan mendapatkan perawatan yang layak, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate) juga akan bisa ditekan.
Pada saat itu juga Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta laporan perkembangan penanganan Covid-19 dari beberapa provinsi yang tren kasus Covid-19 dinilai masih belum menunjukkan penurunan. Di antaranya Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Airlangga mengatakan, bahwa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali tersebut akan dilaporkan langsung kepada presiden untuk nantinya mendapatkan arahan mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya.
“Ini akan kami laporkan ke bapak presiden dan bapak presiden akan memberi arahan,” pungkasnya. ( hms/nue/ens)
