PALANGKA RAYA-Guna membahas berbagai faktor penyebab banjir di Bumi Tambun Bungai, mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan banjir yang telah dilakukan selama ini, serta merumuskan solusi penanganan dan langkah konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (26/4).
“Rapat koordinasi ini melibatkan Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal terkait. Tujuannya adlaah dalam rangka menyusun rencana aksi dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah ke depan,” kata Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT ketika pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir saat itu.
Hal ini diperlukan untuk memastikan langkah-langkah strategis yang cepat dan tepat dilakukan dalam penanganan darurat bencana banjir. Maka diperlukan koordinasi lintas wilayah, lintas pemerintahan, dan lintas sektor dalam upaya Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Kalteng.
“Kita perlu mengetahui bantuan apa yang sudah dilakukan. Bagaimana dengan stok ketersediaan bahan pangan. Fasilitasi dan bantuan apa yang bisa diberikan oleh Pemerintah Pusat (Balai), Pemerintah Provinsi dan juga pihak Swasta. Kehadiran Pemerintah Provinsi harus dirasakan oleh masyarakat di sana (lokasi terdampak banjir),” tambahnya.
Selain itu, yang diperlukan saat ini adalah aksi nyata. Perlu segera dibangun Posko di lapangan dan pastikan ada Tim yang turun ke lapangan,” lanjutnya.
Leonard juga mengingatkan agar segala upaya dan langkah yang dilakukan Pemprov Kalteng dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah Kalteng dapat terpublikasi dengan baik melalui media.
“Diperlukan publikasi yang lebih massif dan inovatif terkait upaya dan langkah yang dilakukan Pemprov dalam rangka penanggulangan bencana banjir di wilayah Kalteng. Hal ini untuk meng-counter berita-berita hoaks, terutama melalui saluran media sosial,” ungkap Leonard.
Pemerintah Provinsi Kalteng sudah melakukan identifikasi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemprov Kalteng, termasuk mengkaji penetapan status tanggap darurat provinsi. Rapat ini telah banyak masukan yang diberikan, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi (tusi) masing-masing Perangkat Daerah.
“Hal ini bertujuan agar setiap Perangkat Daerah dapat bergerak cepat dan tepat dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat banjir,” tambahnya.
“Selain itu, penanganan pasca-banjir juga harus kita siapkan langkah-langkah strategisnya. Dengan koordinasi ini, kami berharap penanganan banjir bisa dilakukan lebih cepat. Saat ini sudah ada beberapa langkah yang sudah berjalan, namun kita ingin mendorong lagi agar baik dari kabupaten maupun provinsi dapat lebih optimal,” ungkapnya.
Leonard juga mengatakan bahwa infrastruktur yang menangani bencana sudah mulai bergerak, dan bantuan dari provinsi segera disalurkan.
“Kami harapkan bantuan ini bisa mengurangi kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan ke depannya, kita berharap kejadian serupa tidak terulang. Kami juga ingin selalu memastikan jalur logistik (orang dan barang) tetap aman dan lancar,” imbuhnya.
Dalam menghadapi bencana banjir yang sering terjadi di Kalimantan Tengah, Leonard menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang matang.
“Ini bukan hanya bencana tahunan, tetapi bisa terjadi beberapa kali dalam setahun. Oleh karena itu, langkah antisipasi melalui perencanaan dan penganggaran harus sudah disiapkan oleh semua Perangkat Daerah terkait. Dengan rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat respons dan penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak banjir di Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Provinsi Kalteng Ahmad Toyib dalam laporannya menjelaskan ada 3 (tiga) kabupaten di Kalimantan Tengah yang saat ini masih terdampak banjir yaitu Barito Selatan, Pulang Pisau dan Barito Timur. Dalam hal ini, BPBD Provinsi bertindak sebagai pendamping BPBD Kabupaten.
“Untuk Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan sudah mendapatkan bantuan, dan untuk sarana dan SDM kami selalu siap sedia,” kata Thoyib. (hms/nue)
Pimpin Rakor Percepatan Penanganan Darurat Banjir di Kalteng
Leonard : Susun Rencana Aksi Hadapi Bencana Banjir
PALANGKA RAYA-Guna membahas berbagai faktor penyebab banjir di Bumi Tambun Bungai, mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan banjir yang telah dilakukan selama ini, serta merumuskan solusi penanganan dan langkah konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (26/4).
“Rapat koordinasi ini melibatkan Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal terkait. Tujuannya adlaah dalam rangka menyusun rencana aksi dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah ke depan,” kata Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT ketika pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir saat itu.
Hal ini diperlukan untuk memastikan langkah-langkah strategis yang cepat dan tepat dilakukan dalam penanganan darurat bencana banjir. Maka diperlukan koordinasi lintas wilayah, lintas pemerintahan, dan lintas sektor dalam upaya Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Kalteng.
“Kita perlu mengetahui bantuan apa yang sudah dilakukan. Bagaimana dengan stok ketersediaan bahan pangan. Fasilitasi dan bantuan apa yang bisa diberikan oleh Pemerintah Pusat (Balai), Pemerintah Provinsi dan juga pihak Swasta. Kehadiran Pemerintah Provinsi harus dirasakan oleh masyarakat di sana (lokasi terdampak banjir),” tambahnya.
Selain itu, yang diperlukan saat ini adalah aksi nyata. Perlu segera dibangun Posko di lapangan dan pastikan ada Tim yang turun ke lapangan,” lanjutnya.
Leonard juga mengingatkan agar segala upaya dan langkah yang dilakukan Pemprov Kalteng dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah Kalteng dapat terpublikasi dengan baik melalui media.
“Diperlukan publikasi yang lebih massif dan inovatif terkait upaya dan langkah yang dilakukan Pemprov dalam rangka penanggulangan bencana banjir di wilayah Kalteng. Hal ini untuk meng-counter berita-berita hoaks, terutama melalui saluran media sosial,” ungkap Leonard.
Pemerintah Provinsi Kalteng sudah melakukan identifikasi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemprov Kalteng, termasuk mengkaji penetapan status tanggap darurat provinsi. Rapat ini telah banyak masukan yang diberikan, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi (tusi) masing-masing Perangkat Daerah.
“Hal ini bertujuan agar setiap Perangkat Daerah dapat bergerak cepat dan tepat dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat banjir,” tambahnya.
“Selain itu, penanganan pasca-banjir juga harus kita siapkan langkah-langkah strategisnya. Dengan koordinasi ini, kami berharap penanganan banjir bisa dilakukan lebih cepat. Saat ini sudah ada beberapa langkah yang sudah berjalan, namun kita ingin mendorong lagi agar baik dari kabupaten maupun provinsi dapat lebih optimal,” ungkapnya.
Leonard juga mengatakan bahwa infrastruktur yang menangani bencana sudah mulai bergerak, dan bantuan dari provinsi segera disalurkan.
“Kami harapkan bantuan ini bisa mengurangi kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan ke depannya, kita berharap kejadian serupa tidak terulang. Kami juga ingin selalu memastikan jalur logistik (orang dan barang) tetap aman dan lancar,” imbuhnya.
Dalam menghadapi bencana banjir yang sering terjadi di Kalimantan Tengah, Leonard menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang matang.
“Ini bukan hanya bencana tahunan, tetapi bisa terjadi beberapa kali dalam setahun. Oleh karena itu, langkah antisipasi melalui perencanaan dan penganggaran harus sudah disiapkan oleh semua Perangkat Daerah terkait. Dengan rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat respons dan penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak banjir di Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Provinsi Kalteng Ahmad Toyib dalam laporannya menjelaskan ada 3 (tiga) kabupaten di Kalimantan Tengah yang saat ini masih terdampak banjir yaitu Barito Selatan, Pulang Pisau dan Barito Timur. Dalam hal ini, BPBD Provinsi bertindak sebagai pendamping BPBD Kabupaten.
“Untuk Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan sudah mendapatkan bantuan, dan untuk sarana dan SDM kami selalu siap sedia,” kata Thoyib. (hms/nue)
