MUARA TEWEH— PSU Barito Utara bukan sekadar pemilihan ulang — ini adalah pertaruhan besar bagi kualitas demokrasi lokal. Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalteng, Restu Ronggo Wicaksono, menegaskan bahwa PSU harus dimaknai sebagai peluang memperbaiki kesalahan dan memastikan setiap suara rakyat dihargai sepenuhnya.
Menurutnya mengamati politik lokal khususnya PSU Barito Utara, berpandangan PSU ini sebagai ujian kedewasaan demokrasi di daerah.
“Bukan hanya bagi penyelenggara, tetapi juga bagi peserta pemilu, aparat, dan tentu masyarakat sipil. PSU bukan hanya soal memilih ulang, tapi tentang memperbaiki kesalahan, membangun kembali kepercayaan publik, dan memastikan tidak ada satu suara rakyat pun yang dimanipulasi atau diabaikan,” tegas Restu, Rabu (28/5).
Ia menegaskan pentingnya netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu harus tampil sebagai lembaga yang tak hanya bekerja teknis, tapi juga berintegritas secara moral.
Karena PSU ini menjadi peluang untuk memulihkan nama baik lembaga penyelenggara yang sempat tercoreng. Kecerobohan sebelumnya tidak boleh terulang.
“Pengawasan harus diperketat, distribusi logistik harus diawasi, dan seluruh proses mesti berlangsung terbuka,” tegas Restu.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh kontestan agar menjadikan PSU ini sebagai ruang kontestasi ide dan gagasan, bukan ajang transaksi suara atau penyebaran hoaks. Baginya rakyat Barito Utara pantas mendapatkan proses politik yang bersih dan bermartabat. Upaya-upaya untuk membeli suara, menekan pemilih, atau memainkan sentimen identitas harus dihentikan.
Ia juga mengajak agar elemen masyarakat sipil, khususnya generasi muda dan mahasiswa, mengambil peran aktif dalam mengawasi jalannya PSU.
“Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya milik elite, tapi juga milik rakyat yang sadar akan hak dan masa depannya,” tegas Lulus Hukum UPR tersebut.
Dan ia berpadangan polarisasi dan gesekan horizontal pasca pemilu adalah potensi nyata yang harus dicegah. PSU tidak boleh menjadi celah yang memperkeruh suasana dan merusak harmoni sosial di Barito Utara.
“Semua pihak harus menahan diri, berpikir jernih, dan mendahulukan kepentingan daerah di atas ambisi politik sesaat,” tegasnya.(irj)
