Minggu, Juli 7, 2024
25.1 C
Palangkaraya

UPR, BPJS TK, Pemkab Gumas, Pemkab Katingan Teken MoU Bersama

PALANGKA RAYA – Universitas Palangka Raya, BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Pemerintah Kabu­paten Katingan melakukan penandatangan Nota Kesepahaman ( MoU). Nota kesepahaman ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan di Kalteng

Penandatangan Mou ini di­lakukan oleh Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia, Kepala Cabang BPJS Ke­tenagakerjaan (BPJS TK) Palangka Raya Budi Wahyudi, Bupati Gu­nung Mas Jaya S Monong, dan Bupati Katingan Sakariyas, di Aula Rahan, Rektorat UPR, Rabu (28/4/2021).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Budi Wahyudi menyampaikan ker­jasama ini dalam rangka memper­siapkan mahasiswa menuju dunia kerja nantinya. Terlebih didahului dengan kegiatan mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) maupun ke­giatan lainnya di luar kampus.

“Lantaran mahasiswa saat melak­sanakan kegiatan di luar kampus seperti KKN memiliki risiko sosial kecelakan kerja,” katanya, usai kegiatan di UPR, kemarin.

Dengan MoU tersebut ia ber­harap, seluruh mahasiswa di UPR yang mengikuti KKN bisa masuk pada program ini. Selain itu, dengan adanya kesepakatan itu mahasiswa mengetahui bahwa ada regulasi yang memberikan hak saat bekerja.

Baca Juga :  Empat Personel Satlantas Terima Penghargaan dari Kapolresta

“Jadi sebelum mahasiswa nanti masuk dalam dunia kerja sudah mengetahui bahwa ada regulasi yang menjamin hak pekerja,” te­gasnya kepada Kalteng Pos.

Di sini lah, lanjut dia, bentuk kehadiran negara terhadap risiko kerja yang dialami. Menurutnya, penyelenggaraan jaminan sosial ini merupakan amanat undang-undang. Ia juga berharap, ke de­pan setelah kerja sama ini UPR mendaftarkan mahasiswanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Selain teken MoU, dalam kes­empatan ini BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya juga memberikan santunan manfaat kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang me­ninggal dunia di UPR. “Ada secu­rity dan dosen UPR yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami berikan santunan masing-masing Rp42 juta,” pungkasnya.

Selain dengan BPJS Ketenagakerjaan, pada waktu yang ber­samaan UPR juga melakukan penandatangan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Gunung Mas. Rektor UPR Andrie Elia Embang mengapresiasi kerja sama bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Pemkab Katingan dan Gumas.

Baca Juga :  Razak Kandidat Pilgub Potensial

“Saya apresiasi Bupati Katingan dan Gumas, hal ini dalam rangka meningkatkan SDM ke depan. Ia berharap setelah MoU ini bisa ditindaklanjuti dengan penandatnagan kerjasama,” ujar Andrie.

Menurut Andrie penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) merupakan elemen penting dalam rangka upaya yang saling mengun­tungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kalimantan Tengah. Universitas Palangka Raya yang memiliki sumberdaya manusia dan kapa­sitas yang mumpuni, diharap­kan mampu untuk membantu pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah untuk memfor­mulasi pengembangan program-program pembangunan di semua sektor dengan berbasiskan potensi sumberdaya alam yang tersedia di Propinsi Kalimantan Tengah. “Saya berharap MoU ini bisa membuka peluang yang seluas-luasnya bagi pengembangan pen­didikan di Kalimantan Tengah, dan berharap akan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten lainnya,” ujar Andrie. (abw/azas/sma)

PALANGKA RAYA – Universitas Palangka Raya, BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Pemerintah Kabu­paten Katingan melakukan penandatangan Nota Kesepahaman ( MoU). Nota kesepahaman ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan di Kalteng

Penandatangan Mou ini di­lakukan oleh Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia, Kepala Cabang BPJS Ke­tenagakerjaan (BPJS TK) Palangka Raya Budi Wahyudi, Bupati Gu­nung Mas Jaya S Monong, dan Bupati Katingan Sakariyas, di Aula Rahan, Rektorat UPR, Rabu (28/4/2021).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Budi Wahyudi menyampaikan ker­jasama ini dalam rangka memper­siapkan mahasiswa menuju dunia kerja nantinya. Terlebih didahului dengan kegiatan mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) maupun ke­giatan lainnya di luar kampus.

“Lantaran mahasiswa saat melak­sanakan kegiatan di luar kampus seperti KKN memiliki risiko sosial kecelakan kerja,” katanya, usai kegiatan di UPR, kemarin.

Dengan MoU tersebut ia ber­harap, seluruh mahasiswa di UPR yang mengikuti KKN bisa masuk pada program ini. Selain itu, dengan adanya kesepakatan itu mahasiswa mengetahui bahwa ada regulasi yang memberikan hak saat bekerja.

Baca Juga :  Empat Personel Satlantas Terima Penghargaan dari Kapolresta

“Jadi sebelum mahasiswa nanti masuk dalam dunia kerja sudah mengetahui bahwa ada regulasi yang menjamin hak pekerja,” te­gasnya kepada Kalteng Pos.

Di sini lah, lanjut dia, bentuk kehadiran negara terhadap risiko kerja yang dialami. Menurutnya, penyelenggaraan jaminan sosial ini merupakan amanat undang-undang. Ia juga berharap, ke de­pan setelah kerja sama ini UPR mendaftarkan mahasiswanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Selain teken MoU, dalam kes­empatan ini BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya juga memberikan santunan manfaat kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang me­ninggal dunia di UPR. “Ada secu­rity dan dosen UPR yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami berikan santunan masing-masing Rp42 juta,” pungkasnya.

Selain dengan BPJS Ketenagakerjaan, pada waktu yang ber­samaan UPR juga melakukan penandatangan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Gunung Mas. Rektor UPR Andrie Elia Embang mengapresiasi kerja sama bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Pemkab Katingan dan Gumas.

Baca Juga :  Razak Kandidat Pilgub Potensial

“Saya apresiasi Bupati Katingan dan Gumas, hal ini dalam rangka meningkatkan SDM ke depan. Ia berharap setelah MoU ini bisa ditindaklanjuti dengan penandatnagan kerjasama,” ujar Andrie.

Menurut Andrie penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) merupakan elemen penting dalam rangka upaya yang saling mengun­tungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kalimantan Tengah. Universitas Palangka Raya yang memiliki sumberdaya manusia dan kapa­sitas yang mumpuni, diharap­kan mampu untuk membantu pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah untuk memfor­mulasi pengembangan program-program pembangunan di semua sektor dengan berbasiskan potensi sumberdaya alam yang tersedia di Propinsi Kalimantan Tengah. “Saya berharap MoU ini bisa membuka peluang yang seluas-luasnya bagi pengembangan pen­didikan di Kalimantan Tengah, dan berharap akan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten lainnya,” ujar Andrie. (abw/azas/sma)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/