Agustiar menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal, terutama komunitas adat, adalah salah satu kunci dalam menciptakan pengelolaan SDA yang inklusif dan minim konflik. Pembangunan, kata dia, harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dinilai dari angka ekonomi semata.
“Kami ingin pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat, bukan sekadar deretan angka di laporan,” tambahnya.
Gubernur juga mengajak semua pihak—pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk membangun komunikasi terbuka dan duduk bersama mencari solusi terbaik. Menurutnya, hanya dengan kolaborasi yang kuat, tantangan pengelolaan SDA bisa diatasi.
“Komitmen kami di Pemprov Kalteng adalah menjaga transparansi, mendorong akuntabilitas, dan memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Hanya dengan itu kita bisa wujudkan kemajuan dan kesejahteraan sejati untuk Kalimantan Tengah,” pungkas Agustiar. (zia/ans)
Agustiar menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal, terutama komunitas adat, adalah salah satu kunci dalam menciptakan pengelolaan SDA yang inklusif dan minim konflik. Pembangunan, kata dia, harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dinilai dari angka ekonomi semata.
“Kami ingin pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat, bukan sekadar deretan angka di laporan,” tambahnya.
Gubernur juga mengajak semua pihak—pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk membangun komunikasi terbuka dan duduk bersama mencari solusi terbaik. Menurutnya, hanya dengan kolaborasi yang kuat, tantangan pengelolaan SDA bisa diatasi.
“Komitmen kami di Pemprov Kalteng adalah menjaga transparansi, mendorong akuntabilitas, dan memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Hanya dengan itu kita bisa wujudkan kemajuan dan kesejahteraan sejati untuk Kalimantan Tengah,” pungkas Agustiar. (zia/ans)
