DPRD Barito Selatan

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kata Politisi PDIP barsel itu, maka seluruh masyarakat bisa memahami untuk apa saja dana-dana tersebut digunakan sesuai amanat Undang-Undang agar terhindar dari penyalahgunaan yang berkonsekuensi hukum. “Seorang pemimpin yang benar-benar bekerja sesuai amanah yang diembannya pasti akan dikenang baik oleh masyarakatnya, sebaliknya apabila seorang pemimpin meninggalkan jejak hukum karena terlibat korupsi, tentu akan dikenang buruk oleh masyarakatnya,” tambahnya. (ner/ans)

Dikatakan, dalam menjalankan tugas sangat diperlukan penanganan yang cepat oleh pejabat struktural. “Khususnya pejabat eselon II, III dan IV, harus mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab akan keberhasilan tugasnya,” katanya. Diharapkan, program kerja pada 2025 agar dilaksanakan dengan maksimal tentunya harus termonitor dan dievaluasi sesuai dengan yang telah direncanakan. (ner/ans)

“Karena, rumah adat Dayak dengan ukuran 10X24 meter yang dibangun diatas tanah milik pemerintah ini dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan adat, bermusyawarah serta pelestarian budaya,” ucapnya. Jangan sampai tambah politisi dapil I Barsel itu,  bangunan yang telah dibangun dan diresmikan ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sebab, bangunan tersebut dibangun sebagai tempat berkumpul dan bersilaturahmi berbagai unsur adat yang ada di daerah ini.

Ada puluhan alat mesin pertanian (alsintan) yang merupakan aset Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Gunung Mas (Gumas).

Legislator Barsel Raden Sudarto mengimbau apabila ada kades yang sering mangkir meninggalkan tugasnya keluar desa untuk kepentingan pribadi, diharapkan masyarakat dapat melaporkan hal itu.

Memaksimalkan potensi SDA diharapkan bisa menjadi nilai jual bagi masyarakat setempat. Hal itu dikatakan, Ensilawatika Wijaya, Anggota DPRD barsel, Rabu (16/10/2024).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat untuk mengisi dan meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Masyarakat diajak memberikan sumbangsih nyata dalam bentuk saran dan kritik yang membangun demi pengoptimalan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Seluruh fraksi pendukung DPRD Barito Selatan, sepakat dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak dan retribusi daerah, serta Raperda tentang kota ramah anak, yang diajukan pemerintah daerah setempat, untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Anggota DPRD Barito Selatan, Hj. Ani Mahrita, berharap agar ke depannya kaum perempuan di Kabupaten setempat semakin aktif dan berperan dalam pembangunan. Menurutnya, partisipasi perempuan tidak hanya terbatas pada bidang pemerintahan dan politik, tetapi juga di bidang wirausaha, UKM, dan ekonomi kreatif.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan  menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.